DPRD Kalsel Ancam Laporkan BPJS Kesehatan Banjarmasin ke Pemerintah Pusat

BANJARMASIN, KK – Yazidi Fauzie Ketua Komisi IV DPRD Kalsel akan melaporkan tunggakan BPJS Kesehatan Banjarmasin untuk RSUD Ulin ke pemerintah pusat. Hal ini karena mendapat laporan bahwa BPJS Banjarmasin belum dapat membayar tunggakan Rp50 miliar lebih.

“Sebenarnya, klaim itu dua minggu harus dibayarkan,” katanya saat ditemui usai pertemuan dengan Direktur RSUD Ulin Banjarmasin, Jumat (3/2/2017).

Baca Juga :   Dibangun Megah, Taman Bundaran Kayu Tangi Diharapkan Jadi Ikon Banjarmasin

Yazidi berpendapat, jangan terlalu kaku dengan regulasi sebab hal itu dibuat dengan maksud untuk memudahkan semua pihak bukan untuk memersulit seperti ini. Ia mengharapkan dengan regulasi yang diberlakukan oleh BPJS dan Menteri Kesehatan bisa menjadi jalan tengah permasalahan tersebut.

Baca Juga :   ​Demi UNBK, Kepsek SMPN 24 Banjarmasin Rela Mengutang Beli Server

Tidak lama setelah itu, Suciati Direktur RSUD Ulin Banjarmasin menjelaskan maksud dan tujuannya mendatangi DPRD Kalsel untuk menyampaikan keluhan atas laporan yang sebelumnya sudah dilayangkan ke Komisi IV DPRD Kalsel.

“Katanya minggu depan mau dibayar,” celetuk Suci saat ditanya soal tunggakan BPJS tersebut.

Baca Juga :   Bergerak, Berkreasi dan Optimis Membangun Pendidikan Banua

Dia menjelaskan dengan lambatnya pelunasan yang dijanjikan pihak BPJS akan menghambat pelayanan di rumah sakit. Sebab untuk pembiayaan tenaga medis di RSUD Ulin Banjarmasin sendiri dalam sebulan mencapai Rp15-20 miliar. bbe

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.