BALIKPAPAN, KK – Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor mengimbau semua komponen masyarakat tetap mengokohkan kebersamaan dalam mengatasi persoalan lingkungan akibat kebakaran lahan dan hutan.
Itu disampaikannya saat menjadi narasumber utama Rapat Pimpinan Kodam VI Mulawarman, di Balikpapan, Kaltim, Rabu (8/2/2017).
Salah satu upaya strategi efektif mencegah dan menangani persoalan tersebut adalah pentingnya keterlibatan semua komponen masyarakat melalui sinergitas antar instansi dan lembaga.
Langkah sinergitas antar instansi dan masyarakat terbukti efektif dalam menanggulangi bencana kabut asap akibat kebakaran lahan di Kalsel.
Di Kalsel pada 2015 penyebaran titik api sebanyak 1.291 titik. Berkat kerja keras dan gotong-royong melibatkan semua lapisan masyarakat, seperti TNI, Polri, masyarakat dan ulama, di 2016, angka tersebut berhasil ditekan drastis hingga hanya tercatat 56 titik api.
“Ini membuktikan sinergitas semua kekuatan di masyarakat adalah solusi efektif penanganan bencana, termasuk hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pembangunan,” terangnya.
Pemimpin kelahiran 12 November 1967 ini mengatakan, Kalimantan adalah masa depan Indonesia karena secara geografis berada pada posisi strategis di antara pulau–pulau lain di negeri ini.
Indonesia adalah harapan dunia karena kaya dengan keragaman plora dan fauna yang terjaga. Jika persoalan lingkungan seperti akibat kebakaran lahan dan hutan tidak tertangani dengan baik, maka bisa mengganggu iklim dunia.
Dampaknya tentu akan merambah ke berbagai sektor kehidupan baik dari sisi ekonomi dan kesehatan .
Menjaga sinergitas yang telah solid menjadi kunci utama dalam menangani masalah kebakaran hutan dan lahan. Tanpa ada kebersamaan atau gotong royong sebaik apapapun program pencegahan kebakaran hutan dan lahan dalam pelaksanaan tidak akan berhasil sesuai rencana.
Dalam penyampaian materi berjudul Sinergitas Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan, Gubernur Sahbirin Noor menyampaikan dua kebijakan strategis yang diterapkan Pemprov Kalsel yakni kebijakan kelembagaan dan kebijakan operasional.
Kebijakan kelembagaan dengan melakukan pembentukan posko siaga darurat kebakaran hutan dan lahan sampai di tingkat desa. Sedang kebijakan operasional meliputi usaha pencegahan atau upaya preventif berupa langkah terukur dan imbauan pencegahan dini sosialisasi dan penyuluhan.
Paling penting lagi, sebutnya adalah penyiapan alokasi anggaran untuk pencegahan dan penanggulan kebakaran lahan dan hutan.
Kemudian dari sisi pembangunan infrastruktur Pemprov Kalsel telah membangun embung di 90 titik rawan kebakaran lahan dan hutan.
Sementara itu Pangdam VI Mulawarman Mayjend TNI Johny L Tobing mengatakan Rapat Pimpinan Kodam VI Mulawarman dengan menghadirkan gubernur se-Kalimantan merupakan wujud kebersamaan antara unsur pemerintah daerah dan jajaran TNI di daerah.
“Paling penting lagi adalah terjalinnya sinergitas dalam melaksanakan pengabdian untuk masyarakat di samping sarana silaturahmi,” tandasnya. ari/rel
