Pemkab HSU Gelar Rakor Bersama Camat dan Kades

AMUNTAI, KK – Pemkab Hulu Sungai Utara (HSU), menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) dengan seluruh camat serta kepala desa se-Kabupaten HSU, Rabu (8/3/2017).

Turut berhadir di Aula Banua Kita Amuntai, Bupati HSU H Abdul Wahid, Wakil Bupati HSU H Husairi Abdi, Sekretaris Daerah Eddyan Noor Idur, Kepala Badan Pemerintah Masyarakat Desa (BPMD) HSU Dwi Hadi Susilo, para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta Sekretaris Desa se Kabupaten HSU.

Bupati HSU dalam sambutannya, mengucapkan terimakasih kepada seluruh jajaran pemerintahan desa dan kecamatan yang telah mensukseskan pelaksanaan Pilkada di Kabupaten HSU dengan situasi yang aman, tertib, damai, kondusif.

Baca Juga :   Kesulitan Mengeluarkan Peluru, Bekantan Dijemput BKSDA Banjarbaru

Wahid juga mengajak dan mengimbau kepada masyarakat khususnya aparat desa untuk berhati-hati dalam mengunakan media sosial. Serta memakai kata-kata di media sosial secara arif dan bijaksana, di samping itu juga agar masyarakat mengunakan internet secara positif.

Pemkab HSU sejauh ini masih berusaha memaksimalkan agar pada anggaran perubahan bisa mendapatkan anggaran yang lebih. Pada 2016 telah terserap 94,11 persen, penyerapan dana yang masuk ke desa yaitu dari pemerintah pusat, pemkab, dan bagi hasil pajak dan retribusi.

Baca Juga :   Bupati Batara Akan Tindak Tegas Oknum Guru Malas

Bupati mengharapkan, pelaksanaan proyek-proyek dana desa dapat dilaksanakan lebih awal agar dapat terserap 100 persen. 

Oleh karena itu bupati juga meminta kepada kepala desa, camat, BPMPD agar akhir Maret semua Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Apbdes) telah selesai dan pada April semuanya sudah bisa berjalan.

Baca Juga :   ​Warga Keluhkan Traffic Light Tak Berfungsi 

“Kepada kepala desa agar benar-benar memperhatikan aspirasi masyarakat sehingga dana desa dirasakan oleh masyarakat, serta meminta kepada seluruh aparat desa dan kelurahan agar memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat,” urainya.

Kepala BPMPD HSU Dwi Hadi Susilo, dalam laporannya menyampaikan bahwa penyerapan dana desa dari sumber APBN sekitar 92 persen telah terserap. ke depan perlu pembinaan dan pelatihan untuk pengembangan kapasitas pemerintahan dan pengelolaan keuangan di desa. dnn

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.