​Tak Berizin, Polres Kotabaru Pasang Police Line di Pabrik PT BSP Cantung

  • Whatsapp

KOTABARU, KK – Polres Kotabaru memasang police line di kawasan perusahaan pabrik kelapa sawit tandan buah segar (TBS) CPO PT Borneo Sawit Persada (BSP) karena tak memiliki izin operasional.

Itu dilakukan setelah menerima informasi tertulis Dinas Perkebunan dan Peternakan Kalsel, Kamis (16/2/2017). Bahwa PT BSP yang beroperasi di Desa Banua Lawas, Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kotabaru tak memiliki izin operasional pengolahan CPO.

Saat dikonfirmasi wartawan Kabar Kalimantan, Kapolres Kotabaru AKBP Suhasto melalui Kasat Reskrim AKP John Latedera, Jumat (24/3/2016) mengakui pihaknya telah memasang police line dan melakukan penutupan perusahaan pabrik CPO kelapa sawit milik PT BSP. 

Sebab hingga saat ini belum memiliki perizinan operasional berupa  izin usaha perkebunan dan pengolahan. Menurut John, setelah Polres Kotabaru melakukan pemeriksaan fisik, ternyata memang benar tak memiliki izin. 

Baca Juga :   Demo Mahasiswa Hari ke-3 di DPRD Kalsel Menyusut Jumlahnya, Ahdiyat: Bukan Soal Kuantitas

“Pabrik sawit PT BSP sudah dua pekan lebih kami hentikan beroperasi, karena saat ini telah dilakukan penyelidikan,” bebernya.

Bahkan, lanjut dia, statusnya akan ditingkatkan menjadi penyidikan kalau direktur beserta legal perusahaan pabrik sawit PT BSP sudah diperiksa. Dasar status penyelidikan menjadi penyidikan terhadap pimpinan dan staf legal berdasarkan Surat Laporan Polisi Nomor 68 tanggal 5 Maret 2017.

Proses yang dilakukan Polres Kotabaru saat ini terhadap PT BSP Cantung, adalah akan memanggil saksi ahli dari Dinas Perkebunan dan saksi-saksi dari perusahaan.

Pabrik tersebut sudah berjalan setahun dan terungkap bahwa perusahaan belum dapat rekomendasi dari Gubernur Kalsel untuk diteruskan ke Pemkab Kotabaru. PT BSP sendiri diduga kuat tidak mempunyai tanaman kebun sawit di lokasi sekitar pabrik cantung, padahal UU perkebunan mendirikan pabrik sebelumnya harus mempunyai kebun 20 persen.

Baca Juga :   Bupati Batara Tak Segan Copot Jabatan Pejabat "Malas"


Rabu (29/3/2017) Polres Kotabaru menjadwalkan memeriksa Wong Tjin Liang selaku Direktur PT BSP. Sedangkan Lutfi dan Saiful Ramli selaku bagian legal pada perusahaan itu juga akan diperiksa dan dimintai keterangan oleh tim penyidik Polres Kotabaru.

Selaku pimpinan perusahaan pabrik sawit PT BSP saat ini, terang John, akan diterapkan Pasal 105 Jo Pasal 47 ayat 1 UU RI Nomor 39/2014 tentang Perkebunan, dengan ancaman hukuman penjara lima tahun dan akan dikenakan sanksi denda sebesar Rp10 miliar.

Baca Juga :   Rumah Nenek Penjual Sayur di Kapuas Ini Bikin Sedih

Kemudian, setelah tersangka diperiksa, Polres Kotabaru akan melakukan gelar perkara, dan akan dijadikan penetapan tersangka kepada pihak PT BSP.

“Seharusnya, izin lokasi harus ada, termasuk IMB , izin lingkungan. Bahkan perusahaan ini belum memiliki surat rekomendasi gubernur,” cetusnya.

Menurut hasil investigasi di lapangan oleh media ini, perusahaan pabrik kelapa sawit milik PT BSP tersebut sudah  beroperasi kurang lebih setahun, dan kasus ini baru saja terendus oleh penegak hukum setempat.

Menurut warga Cantung yang enggan disebutkan namanya pada media ini mengatakan, limbah sawit milik perusahaan PT BSP tersebut saat pagi hari tercium bau, pencemaran dan polusi udara ini sudah lama dirasakan penduduk setempat. ydi

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *