KabarKalimantan, Banjarmasin – DPRD Kota Banjarmasin menyorot atas capaian realisasi anggaran belanja Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin di tahun 2016. Dewan menggerutu karena Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) mencapai Rp 10 miliar.
Bertempat di ruang Komisi IV DPRD Kota Banjarmasin, rapat Laporan Pertanggungjawaban APBD tahun 2016 disisipi adu argumentasi. Menjelang tengah hari, rapat Komisi IV dan Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin itu ditutup dengan kesimpulan: Dinkes Kota Banjarmasin Silpa sebanyak Rp 10 miliar.
Melihat hasil rapat selama satu jam pada Kamis pekan lalu, Ketua Komisi IV, Sri Nurnaningsih terheran-heran karena silpa itu di luar batas kewajaran. “Ini akan menjadi catatan penting kami,” kata Sri kepada awak media selepas rapat.
Sri merinci Dinas Kesehatan mendapatkan anggaran sebanyak Rp 100 miliar di tahun anggaran 2016. Namun, kata dia, mitra kerjanya itu cuma merealisasikan duit belanja 90 % dari alokasi yang disiapkan. “Sisanya sebanyak 10 persen, ini sangat disayangkan karena tidak dapat dimaksimalkan,” kata politikus Partai Demokrat itu.
Sri menduga temuan silpa itu karena ada program Dinas Kesehatan yang tidak terealisasi. Dia mengklaim dinas ketakutam ketika mengeksekusi kegiatan atau program. “Karena ada aturan yang tumpang tindih. Padahal jika digunakan untuk kegiatan lain kan sangat bagus,” Sri berujar.
Sementara itu, Anggota Komisi IV DPRD Banjarmasin, Isnaini, memyampaikan beberapa program yang gagal terealisasi seperti Penunjang Kegiatan Pelayanan Perkantoran Puskesmas, Pembinanaan Pelayanan Kesehatan Ibu Reproduksi, Pembelian Obat-obatan. “Adanya silpa memcerminkan ketidakmampuan dinas melaksnakan kegiatan tersebut,” kata Isnaini.
Ia berharap dinas mesti melakukan kajian mendalam saat menyusun program atau kegiatan. Sebab, kata Isnaini, perencanaan program harus sesuai anggaran agar tepat sasaran. “Jangan sampai ada sisa dan tidak digunakan. Bisa saja anggarannya dialihkan untuk membantu kegiatan lain, seperti puskesmas,” ia memberikan masukan.
Apalagi, Isnaini mengaku puskesmas sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan di tengah masyarakat. Ia patut bertumpu terhadap layanan puskesmas karena Pemerintah Kota Banjarmasin belum punya rumah sakit. “Apalagi dinas berjanji untuk mengubah pelayanan puskesmas rawat inap. Dananya bisa saja dialihkan kesana,” kata politisi Partai Gerindra ini.
Smara Aqdimul Azmi
Catatan: Artikel ini sudah tayang di edisi cetak Kabar Kalimantan berjudul “Sorotan Tajam Silpa Dinas Kesehatan”, pada Selasa (18/7/2017).
