KabarKalimantan, Banjarmasin – Gubernur Kalimantan Selatan H Sahbirin Noor meminta para kepala desa, camat, dan pendamping desa, memegang komitmen membangun desa lewat Dana Desa (DD). Ia mengingatkan pemerintah pusat mengucurkan banyak DD dan rentan penyalahgunaan dana itu.
Sahbirin meminta BPKP dan kejaksaan ikut melatih, mendampingi, dan mengawasi penggunaan DD di 1.864 desa se-Kalimantan Selatan. Paman Birin—sapaan akrab Sahbirin Noor– tidak ingin mendengar lagi ada kepala desa yang terjerat kasus gara-gara penyalahgunaan DD dan salah administrasi.
“Pemanfaatannya harus benar-benar dirasakan oleh rakyat dan administrasinya lebih diperhatikan, mencegah lebih baik dari pada mengobati,” kata Paman Birin saat membuka rapat koordinasi evaluasi dan koordinasi pengendalian Dana Desa di Hotel Rattan In, Banjarmasin, Selasa malam (10/10/2017).
Paman Birin meminta para camat dan kepala desa rutin turun ke masyarakat dan menyerap aspirasi. Ia berharap penggunaan DD mesti padat karya yang diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur fisik demi memacu kesejahteraan masyarakat.
“Camat harus turun ke setiap desa. Jangan hanya duduk di belakang meja, tapi harus turun. Kalau ada 10 desa di satu kecamatan, ya harus rutin turun ke sepuluh desa. Kami minta BPKP melatih para kades agar tidak salah kelola Dana Desa,” ujar Paman Birin, seraya menambahkan para kades mesti Bergerak.
Pada tahun anggaran 2017, Provinsi Kalsel menerima kucuran dana sebesar Rp 1,4 triliun untuk 1.864 desa pada 11 Kabupaten. Nominal dana itu naik mengingat penggunaan DD di Kalsel pada 2016 lalu cukup berhasil dengan serapan duit mencapai 98% dari Rp 1,125 triliun duit yang dikucurkan.
“Mudah-mudahan rapat koordinasi ini membawa manfaat bagi kita semua dan berjalan dengan baik hingga merumuskan solusi tepat sasaran,” Paman Birin menambahkan.
Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalsel, Gusti Syahyar, menuturkan laporan tahap pertama penggunaan DD sudah rampung. Selain itu, dia berharap, dalam tiga bulan ke depan penggunaan DD sudah terserap semua untuk menyelesaikan program pembangunan desa yang sudah direncanakan dan diverifikasi kabupaten.
“Lebih banyak pada infrastruktur dasar, hampir 90 persen digunakan program pembangunan fisik. Serapan Dana Desa minimal sama 98 persen, kalau bisa 100 persen lah. Masyarakat ingin Dana Desa terserap semua,” ujar dia.
Dari kucuran Dana Desa se-Kalsel sebanyak Rp 1,4 triliun, ia menuturkan setiap desa rata-rata menerima Rp 600-800 juta per tahun. Selain kucuran pusat, Pemprov Kalsel dan setiap pemerintah kabupaten juga mengucurkan bantuan ke desa.
“Provinsi lebih banyak di luar infrastruktur fisik, seperti pertanian , kesehatan dan pendidikan. Tidak semua desa, kita lihat desa mana, kabupaten mana. Provinsi bangun jalan untuk membuka isolasi desa,” kata Gusti Syahyar.
SYAHRI RAMADHAN │ DIANANTA PUTRA
