2018, Banggar DPR Pangkas Cost Recovery Jadi US$ 10 Miliar

412
Anjungan pengeboran migas lepas pantai. Istimewa

KabarKalimantan, Banjarmasin– Badan Anggaran (banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menetapkan biaya penggantian operasi migas (cost recovery) US$ 10 miliar untuk tahun 2018. Angka ini turun ketimbang usulan pemerintah pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018 sebesar US$ 10,7 miliar.

Angka yang dipatok itu juga lebih rendah dari APBN Perubahan 2017 sebesar US$ 10,5 miliar. “Setuju ya (US$ 10 miliar),” kata Ketua Banggar Azis Syamsuddin di Jakarta, Senin (18/9/2017) dikutip Katadata.co.id.

Wakil Kepala SKK Migas, Sukandar, mengatakan usulan US$ 10,7 miliar sejatinya sudah diefisiensikan dari angka sebelumnya US$ 11,4 miliar. Alhasil, walau dipangkas, cost recovery tetap bisa menembus US$ 10,7 miliar pada 2018.

Salah satu pemicunya depresiasi yang besar untuk beberapa proyek dan kondisi lapangan migas yang sudah semakin tua, sehingga butuh biaya yang besar. “Makin hari, produksi ini isinya air, bukan minyak,” ujar Sukandar.

Adapun Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM, Ego Syahrial, menerima keputusan Banggar karena sudah melalui proses diskusi. “Kesepakan Banggar memang US$ 10 miliar,” kata dia.

Kementerian ESDM dan SKK migas akan melakukan beberapa langkah agar pengeluaran target cost recovery sesuai alokasi anggaran yang sudah dipatok. Caranya menerapkan mekanisme penggunaan fasilitas migas secara bersama pada kegiatan migas antar kontraktor. “Ini adalah the best effort yang kami jalankan,” kata Ego.

Selain cost recovery, ada beberapa asumsi lain yang diputuskan dalam rapat Banggar DPR. Namun beberapa tidak mengalami perubahan atau tetap seperti usulan pemerintah dalam RAPBN 2018.

Rinciannya, produksi siap jual (lifting) minyak sebesar 800 ribu barel per hari (bopd), sedangkan gas sebanyak 1.200 ribu barel oil equivalen per day (boepd). Sementara asumsi harga minyak Indonesia (Indonesia Crude Price/ICP) sebesar US$ 48 per barel.

Adapun subsidi energi yang terdiri dari elpiji tiga kilogram (kg) dan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang disepakati Banggar pada RAPBN 2018 sebesar Rp 46, 8 triliun. Jumlah ini meningkat ketimbang APBNP 2017 sebesar 44,4 triliun. Subsidi listrik juga naik menjadi Rp 47,6 triliun dari APBNP 2017 sebesar Rp 45,3 triliun.

KATADATA ׀ DIANANTA PUTRA

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here