KabarKalimantan, Paringin – Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) RKPD Kabupaten Balangan 2018 membahas hasil “perasan” dari usulan warga pada pelaksanaan Musrenbang dari tingkat kelurahan dan kecamatan. Usulan warga ini disinkronkan dengan program kerja di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Balangan.
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 tahun. RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. RKPD ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. RKPD harus menjadi dasar penyusunan KUA dan PPAS serta LKPj, LPPD, dan ILPPD.
Dalam kesempatan Musrenbang ini, DPRD Balangan menyampaikan pokok-pokok pikirannya di Musrenbang 2018 yang digelar di Aula Mayang Maurai Kecamatan Paringin, Rabu (4/4/2018).
Wakil Ketua DPRD Balangan M Nor Iswan menyampaikan pokok-pokoh pikiran yang diharapkan jadi pertimbangan dalam pembahasan pembangunan satu tahun yang tertuang dalam RKPD 2019 nanti.
Menurut iswan, pelaksanaan Musrenbang 2018 ini tentu saja diharapkan mampu mewujudkan kesamaan pandang dan pemahaman terkait arah kebijakan dan prioritas pembangunan pada 2019 serta menjadi komitmen bersama dalam mengimplementasikan perencanaan pembangunan tersebut ke dalam penganggaran dengan tetap memperhatikan sinergitas perencanaan pembangunan di tingkat nasional dan provinsi.
Sebagai mitra pemerintah daerah, DPRD akan terus mengoptimalkan fungsi pengawasan atau pengawalan terutama terhadap pencapaian target-target RPJMD.
“Sesuai dengan konsep penganggaran berbasis kinerja, maka kami sepakat bahwa apa yang dianggarkan harus mampu menunjukkan kinerja yang nyata. Untuk itu, kami yakin bahwa konsistensi antara perencanaan dan penganggaran menjadi kunci bagi anggaran yang benar-benar berbasis kinerja,” terang Iswan.
Iswan juga menyampaikan tujuh pokok-pokok pikiran DPRD dalam Musrenbang RKPD 2018 dalam rangka menuju Balangan yang maju dan sejahtera adalah sebagai berikut;
1. Pada bidang pendidikan, peningkatan kualitas infrastruktur terutama jalan untuk menuju sekolah-sekolah dan kualitas pendidikan terutama di daerah terpencil harus terus ditingkatkan.
2. Pada bidang kesehatan, DPRD akan mendukung adanya upaya peningkatan status puskesmas menjadi puskesmas rawat inap. Kualitas layanan kesehatan di desa-desa juga perlu ditingkatkan, terutama oleh bidan desa, sehingga diharapkan ini bisa menekan angka kematian ibu dan bayi.
3. Pada bidang ekonomi kerakyatan, maka permasalahan pertanian terutama hasil produksi padi, karet, dan ternak serta perikanan menjadi fokus untuk ditangani. Di sisi lain, produksi pertanian ini harus juga mampu membawa pengaruh positif terhadap petani yang dicirikan meningkatnya nilai tukar petani balangan.
DPRD juga berharap akan lebih banyak kegiatan dan anggaran yang bisa dialokasikan untuk menumbuhkan usaha-usaha kecil dan mikro yang merupakan tulang punggung ekonomi kerakyatan Balangan.
4. Untuk peningkatan infrastruktur, DPRD berharap lebih diprioritaskan kepada insfrastruktur publik atau layanan umum yang memang diperlukan masyarakat, dan lebih ditekankan pada asas manfaat, jangan sampai dibangun tetapi tidak bermanfaat maksimal bagi masyarakat.
5. Terkait peningatan kinerja aparatur, yang secara umum diwakili oleh predikat BPK dan Predikat Lakip, DPRD berharap 2018 ini Balangan tetap mendapatkan WTP (wajar tanpa pengecualian) dan predikat Lakip B.
6. Selanjutnya, terkait Indeks Desa Membangun yang menjadi parameter keberhasilan pembangunan desa, DPRD berharap adanya sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah desa untuk bisa bekerjasama dalam meningkatkan kualitas desa, dimana kondisi sekarang masih banyak desa di Balangan yang masuk dalam kategori tertinggal.
7. Terakhir, untuk pelaksanaan Pemilu yang demokratis, maka fasilitasi dan peran pemerintah daerah diharapkan bisa lebih maksimal untuk menciptakan pemilu yang damai dan sukses di Kabupaten Balangan.
Dari pokok-pokok pikiran yang disampajkan ini, mewakili DPRD Balangan, Iswan berharap semua elemen berkomitmen dan fokus yang jelas, terarah dan terukur dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta tahapan evaluasi pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
FM HIDAYATULLAH
