Pekerja Perkebunan Banyak yang Belum Menjadi Peserta BPJS Kesehatan

Kabid Pengawasan Tenaga Kerja Disnakertans Kalsel Puguh P

KabarKalimantan, Banjarmasin – Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Kalsel mengklaim tenaga kerja pada sektor perkebunan banyak yang belum memiliki kartu kepesertaan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Padahal, menurut Kabid Pengawasan Tenaga Kerja Disnakertrans Kalsel Puguh P, para pekerja itu diwajibkan memiliki kartu kepesertaan BPJS Kesehatan yang di fasilitasi oleh perusahaan tempat mereka bekerja.

Bacaan Lainnya

“Kalau berdasarkan data yang kita miliki, di Kalsel ini ada kurang lebih 726 perusahaan yang belum mendaftarkan pekerjanya menjadi peserta BPJS Kesehatan. Dari sekitar 726 perusahaan tersebut kebanyakan adalah perusahaan di sektor perkebunan dan kedua di sektor jasa,” ujar Puguh, Senin (9/7/2018).

Memang dilihatnya, banyaknya sektor perkebunan menyumbang pekerja yang tidak memiliki kartu BPJS Kesehatan, didominasi oleh pekerja buruh harian lepas.

“Ini memang jadi masalah tersendiri di sektor perkebunan. Pekerja buruh harian lepas memang bukan pekerja tetap, tapi haknya untuk memperoleh jaminan kesehatan dijamin oleh undang-undang,” jelasnya.

Agar angka ini bisa menurun, pihaknya pun mengaku akan melakukan koordinasi dengan lembaga terkait agar ke depannya 726 perusahaan tersebut bisa dibina agar pekerjanya bisa difasilitasi untuk mendapatkan kartu kepesertaan BPJS Kesehatan.

“Paling lambat, pada 2019 mendatang kami targetkan 726 perusahaan ini seluruhnya bisa mendaftarkan pekerjanya menjadi peserta BPJS Kesehatan. Sehingga hak pekerja dan keluarganya lebih terjamin,” tambahnya.

Sementara itu, Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah Kalsel-Teng, Timur dan Kaltara Benjamin Saut PS membenarkan, masih ada sekitar 726 perusahaan di Kalsel yang terindikasi para pekerjanya belum terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan.

Ia pun mengakui, dari 726 perusahaan tersebut pihaknya sudah melakukan berbagai pendekatan hingga menyurati perusahaan yang masih membandel untuk segera mendaftarkan pekerjanya menjadi peserta BPJS Kesehatan.

“Nanti kalau memang cara biasa tidak bisa dilakukan, maka kami akan coba bawa hingga ke ranah hukum dengan bekerjasama dengan instansi terkait, salah satunya kejaksaan tinggi,” pungkasnya.

Arif Rahman

Pos terkait