Paralegal Restorasi Gambut Dibekali Bantuan Hukum

KabarKalimantan, Banjarbaru– Memberi pelatihan kepada paralegal tentu bukan perihal yang instan. Oleh sebab itu, Badan Restorasi Gambut RI melaksanakan Pembukaan Diklat Paralegal dalam rangka Resolusi Konflik di Kalimantan Selatan di Gedung Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP), Banjarbaru, Selasa (25/9/2018).

Pembukaan diklat tersebut dihadiri delegasi dari berbagai daerah di Kalsel dan Kalteng. Di antaranya, Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), Kabupaten Tabalong, dan Kabupaten Kapuas.

Bacaan Lainnya

Kepala Kelompok Kerja Sosialisasi dan Edukasi BRG Dr ir Suwignya Utama Mba menyebutkan, selain sebagai musyawarah, diklat tersebut juga sebagai upaya penghimpunan partisipasi serta dukungan masyarakat.

“Terlebih sebagai peningkatan kapasitas terkait restorasi ekosistem gambut. Juga Kemitraan bantuan hukum terkait resolusi konflik,” ungkapnya.

Ada 42 orang peserta dari Masyarakat Desa Peduli Gambut Prov Kalteng dan Kalsel yang mengikuti diklat. Ia menginginkan pelatihan tersebut sebagai wadah untuk pembekalan seperti kemampuan teknis dan bagaimana menyikapi sampai pada penyelesaian konflik di kawasan Gambut.

Sebagian dari amsal konflik yakni persoalan sumber daya alam yang banyak sekali dialami antar desa, dengan perusahaan, sampai persoalan fungsi dan kemampuan untuk menegosiasi masyarakat desa.

“Ini masih tahapan awal. Karena akan banyak tahapan yang mesti disampaikan tidak sekadar teori tetapi juga praktek. Minimal sekali mereka tahu apa yang akan dilakukan jika konflik terjadi,” terangnya.

Ketua Lembaga Konsultasi dan bantuan Hukum untuk Wanita dan Keluarga (LKBHuWK) Kalsel Dr Hj Yulia Qamariyanti SH MHum kepada wartawan menjelaskan, pihaknya sebagai kemitraan memberikan pemahaman soal pelaksanaan paralegal paralegal harus menggandeng LKBH terakreditasi.

“Kegiatan ini merupakan wujud kerjasama itu. Paralegal nantinya diisi oleh tokoh masyarakat, kemudian aparat desa atau kelurahan. Juga Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM),” ujarnya.

Dipaparkan, paralegal diberikan prosedur dan mekanisme hukum. Artinyam jika ada sesuatu kejadian di masyarakat mereka tahu langkah apa yang mesti diambil. Jadi tak hanya pengetahuan dasar tetapi juga pendampingan. Bisa itu pengaduan kepada pihak berwajib atau pihak berwewenang lain yang sesuai dengan ranahnya.

“Pelatihan juga tidak bisa banyak karena aka nada teori dan praktek, jadi ini tahun pertama. Meski demikian kita tidak tahu apakah nanti akan dilanjut. Namun sebagaimana yang telah dikanarkan petalihan paralegal ini dilakanakan 2018 sampai 2020. Kita mengikut saja nanti bagaimana teknisnya,” paparnya.

Pihaknya sebagai fungsi yakni memberikan bantuan kepada masyarakat apabila masyarakat melapor dan meminta pendampingan suatu kasus baikitu kasus pidana maupun kasus perdata.

Ketua TRGD Kalimantan Selatan Saut N Samosir menambahkan, restorasi gambut yang menyangkut wilayah masyarakat pasi ada masalah antara kegiatan atau bisa juga pemilik lahan yang terestorasi. Maka demikian, ia ingin upaya diklat dan kemitraan tersebut mampu menjembatani masalah yang terjadi di sisi lain mereka juga dilatih untuk menghadapi persoalan nantinya.

“Jadi restorasi ini memiliki 4 deputi. Yang sekarang sedang dilaksanakan adalah edukasi. Kita mengawal semya kegiatan. Meski secara konflik di Kalsel belum ada sampai titik yang terparah. Namun ini sembari pembenahan atau persiapan. Lebih tepatnya antisipasi sedari awal di tahun 2018,” katanya.

Ananda

 

Pos terkait