Pemkab Balangan Bentuk Satgas Pencegahan Pekerja Migran Ilegal

KabarKalimantan, Paringin – Jumlah pekerja ilegal asal Balangan yang berada di luar negeri cukup tinggi. Berdasarkan data Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Balangan, sedikitnya ada 214 orang warga Balangan yang bekerja secara ilegal di luar negeri.

Menurut Kepala Disnakertrans Balangan Haryono, banyaknya warga Balangan yang bekerja di luar negeri secara ilegal ini karena mereka masuk melalui jalur nonprosedural. “Terhitung sampai Oktober 2018 ini, ada 214 orang warga Balangan yang masuk ke negera tempat mereka bekerja melalui jalur ilegal,” ujarnya, Selasa (23/10).

Kemudian, lanjutnya, tercatat juga ada 35 kasus yang menimpa tenaga kerja ilegal asal Balangan yang mengharuskan Pemerintah Kabupaten Balangan melalui instansi terkait harus turun tangan membantu menyelesaikan masalah si tenaga kerja itu.

Meski keberadaan mereka ilegal, namun Haryono menegaskan, perlakuan atau perlindungan yang diberikan tetap sama antara Pekerja Migran Ilegal (PMI) ilegal dengan yang ilegal, namun PMI yang masuk melalui jalur non resmi akan mempersulit pengurusan administrasi dan lainnya. Karena yang bersangkutan tidak terdata secara resmi.

“Untuk itu kami mengimbau kepada seluruh masyarakat yang memang ingin bekerja di luar negeri, sebaiknya melalui jalur resmi, dan mempunyai bekal keahlian yang bisa diandalkan ditempat kerja nanti,” harapnya.

Khusus bagi 214 warga Balangan yang terdata bekerja secara ilegal di luar negeri, lanjut Haryono, pihaknya selalu memantau keberadaannya melalui jalinan komunikasi keluarga yang berada di Balangan. “Kami selalu memantau keberadaan mereka, sehingga jika terjadi permasalahan bisa langsung ditangani,” ujarnya.

Sebelumnya, Bupati Balangan mengkukuhkan Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan Pekerja Migran Indonesia (PMI) non prosedural tingkat Kabupaten Balangan.

Menurut Bupati Balangan H Ansharuddin, pemerintah sudah beberapa kali menyosialisasikan kepada masyarkat langsung ataupun melalui camat dan aparat pemerintahan desa, agar memberikan peringatan kepada warga untuk tidak berangkat menjadi TKI melalui jalur ilegal.

“Camat, atau aparat desa lainnya jangan segan-segan untuk tidak memberikan surat rekomendasi atau surat keterangan pelengkap persyaratan untuk pergi bekerja melalui jalur ilegal,” tegasnya.

Oleh karenanya, Ansharuddin berharap, semua PMI di Balangan bisa mematuhi aturan yang berlaku, dan membekali diri dengan berbagai keahlian demi untuk mempermudah yang bersangkutan nanti saat bekerja di negeri orang.

“Saya harap juga, satgas yang baru saja dikukuhkan ini bisa menekan angka PMI yang berangkat melalui jalur tidak resmi, dan bisa memberikan pelayanan dan perlindungan terbaik untuk PMI kita,” pungkasnya.(advertorial)

FM Hidayatullah

Pos terkait