Bupati Tanbu: Opini WTP Jadi Indikator Kesejahteraan Masyarakat

KabarKalimantan, Banjarbaru – Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu kembali dinyatakan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) usai menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2018 di Aula Gedung BPK RI perwakilan Kalimantan Selatan, Rabu (22/5).

Bupati Tanah Bumbu H Sudian Noor mengungkapkan, Opini WTP yang didapat tersebut harus menjadi salah satu indikator peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Bacaan Lainnya
Baca Juga :   Satlantas Polres Tanbu Prioritaskan Penertiban Sembilan Pelanggaran Lalulintas pada Operasi Patuh Intan 2020

“Oleh karena itu, semua unsur-unsur yang ada di SKPD Pemkab Tanbu harus memaknai dan mampu menyamakan persepsi, serta harus mampu menjadikan hasil opini ini sebagai landasan visi dan misi Pemkab Tanbu dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas kesejahteraan masyarakat Bumi Bersujud,” ujar Bupati.

Senada dengan bupati, Sekretaris Daerah Tanbu H Rooswandi Salem mengatakan, diperolehnya Opini WTP tersebut harus menjadi tolak ukur bahwa kesejahteraan masyarakat Tanbu sudah meningkat, dan itu terwujudkan dengan meningkatknya kualitas pelayanan yang diberikan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Baca Juga :   Besok, Kapolsek Angsana Kerahkan Seluruh Anggota Lakukan Penyemprotan Disinfektan

“Satu hal yang harus jadi motivasi kolektif kita, dengan teraihnya opini WTP yang ke enam kalinya ini, kita sudah tidak lagi mengejar Opini WTP sebagai orientasi utama, akan tetapi opini WTP itu sebagai sebuah kewajiban dan kebutuhan daerah dalam memformulasikan tata kelola birokrasi yang akuntabal, dimana peningkatan kualitas laporan dan tata kelola keuangan daerah yang akuntabel menjadi keharusan dengan basis terkelolanya administrasi aset dan keuangan daerah yang baik”, paparnya.

Baca Juga :   Sudian Noor Resmi Menjabat Bupati Tanbu

Menurutnya, tata kelola aset dan keuangan yang baik akan memberikan output yang berkualitas dari pelaksanaan birokrasi efisien dan efektif yang akan berdampak nyata bagi pelayanan kepada masyarakat.

Sementara itu, Kepala BPK Perwakilan Kalsel Tomanda Syaifullah berharap, dengan predikat WTP yang telah diraih itu, masing-masing pemerintah daerah harus mampu untuk lebih meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang akuntabel.

“Seiring dengan itu, pemerintah daerah harus mampu memformulasikan program-program pembangunan prioritas yang beroriantasi penuh terhadap kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.

Reporter: Slamet Riadi/Hum

Editor: Suhami Hidayat

Penanggungjawab: M Ridha

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.