Pemkab Tanbu dan Polda Kalsel Gelar FGD Penyelesaian Konflik Pertanahan

KabarKalimantan, Batulicin -Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu bekerjasama dengan Polda Kalimantan Selatan menggelar Fokus Grup Diskusi (FGD) sebagai upaya penyelesaian konflik tenurial di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu.

FGD yang dibuka oleh Bupati Tanah Bumbu H Zairullah Azhar melalui Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Hj Mariani tersebut digelar di Hotel Ebony Batulicin, Selasa (27/4/2021).

Dalam sambutannya, bupati mengatakan menyambut baik dan sangat mengapresiasi dilaksanakannya FGD dalam rangka mencari rumusan penyelesaian konflik pertanahan di Kabupaten Tanah Bumbu.

“Melalui FGD ini, kita berharap mendapatkan masukan dan saran terhadap langkah – langkah strategis dan konstruktif, tentang diskusi kita mengenai permasalahan penggunaan dan pemanfaatan lahan di Kabupaten Tanah Bumbu, baik antara masyarakat dengan badan usaha maupun sebaliknya,” kata Bupati melalui Hj Mariani.

Baca Juga :   H Syamsuddin: Gaji ASN dan DPRD Tanbu Dicairkan dalam Waktu Dekat

Menurutnya, permasalahan ini masih sering terjadi dan belum terdapat upaya penyelesaian yang komprehensif dan tuntas. “Harapan kami tentu pelaksanaan FGD yang mengundang pihak-pihak terkait ini, nantinya akan mampu menghasilkan konsensus dan kesepahaman bersama,” cetusnya.

Bupati mengatakan, ke depan dengan hasil kesepakatan dan kesepahaman tersebut, dapat menjadi data dukung dalam memberikan rumusan solusi dari penyelesaian konflik pertanahan.

Kemudian hal yang perlu mendapat perhatian dalam penyelesaian konflik, yakni adanya faktor langsung dan tidak langsung yang mempengaruhi dinamika dan eskalasi konflik. Dimana konflik tenurial hadir dari berbagai sisi dengan berbagai pola dan aktor, selain itu adanya tekanan eksternal yang pada umumnya menjadi ancaman terbesar dalam mendorong dinamika dan eskalasi konflik tenurial yang terjadi.

Baca Juga :   Puluhan Ribu Jemaah Hadiri Haul Almarhumah Ibunda H Isam

“Karena itu, diperlukan pembuatan skema penyelesaian konflik yang implementatif, didasarkan dari berbagai skema penyelesaian konflik tenurial dengan menggunakan pendekatan non-litigasi beserta contoh proses fasilitasi yang telah dilakukan,” paparnya.

“Agar nantinya, tercipta penyelesaian masalah penggunaan dan pemanfaatan lahan antar masyarakat dan badan usaha maupun sebaliknya, guna mewujudkan ketidak tumpang tindihan kepemilikan lahan pertanahan di Kabupaten Tanah Bumbu,” tambahnya.

Dalam kesempatan itu pihak Polda Kalsel melalui Kanit Subdit Intelkam Kompol I Wayan Suwardiasa mengatakan, dengan adanya diskusi ini maka ada penjelasan dari pihak kehutanan terkait adanya permasalahan disuatu kawasan.

Mengingat banyaknya kasus permasalahan lahan maka dalam diskusi ini ungkapnya mengurai tentang ketidakjelasan batas kawasan sebagaimana yang dipaparkan dari pihak Dinas Kehutanan tersebut.

Baca Juga :   ​ASN dan Pelajar Tanahbumbu Dilatih Pembuatan Video Blog

Di situ dijelaskan, apabila suatu perusahaan mendapatkan konsesi penggunaan kawasan, maka dalam kurun waktu dua tahun setelah mendapat ijin dari pemerintah, maka tiap pihak pemegang kuasa kehutanan itu melakukan verifikasi.

Lanjutnya, apakah kawasan yang dapat izin itu ada pemukiman sebelumnya atau mungkin kawasan itu sudah dikuasai oleh pihak ketiga.

“Hal ini akan kami tindaklanjuti seperti penjelasan salahsatu kades yang semula transmigrasi dari Pulau Jawa dan resmi dari pemerintah diberikan sertifikat oleh pemerintah ternyata itu masuk kawasan, sehingga ketika dia menyampaikan legalitas, maka pihak BPN tidak berani melegalkan. Kerena itu melalui diskusi inilah yang akan dibedah selanjutnya karena ini yang banyak terjadi di masyarakat,” sebutnya.

Reporter: Slamet Riadi
Editor: Suhaimi Hidayat
Penanggungjawab: M Ridha

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.