Razia Penegakan Perda, Satpol PP dan BKD Tanbu Jaring Tiga ASN Keluyuran pada Jam Kerja

KabarKalimantan, Batulicin – Nasib apes dialami tiga orang Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu. Mereka terjaring razia penegakan Perda yang dilakukan Satpol PP dan BKD Kabupaten Tanah Bumbu, Senin (10/5/2021) siang dengan menyisir sekitaran Pasar Minggu, Pasar Harian, Toko Global, Mini Market Mentari, Mini Market GS dan Pasar Ampera di wilayah Kecamatan Simpang Empat.

Ketiganya terjaring saat sedang berbelanja di mini market pada jam kerja dan tidak membawa surat izin dari pimpinan. Alhasil, petugas pun kemudian melakukan pendataan dan menyerahkan nama-nama pegawai yang bolos kerja tersebut kepada pimpinan mereka.

Baca Juga :   Dispersip Tanbu Komitmen Tingkatkan Kualitas Pelayanan

Pegawai yang kedapatan sedang berbelanja satu per satu diminta menunjukkan surat izin dari pimpinan, namun mereka hanya bisa beralasan tanpa bisa menunjukkan surat yang diminta petugas.

Bahkan, ada pegawai yang menolak didata meskipun tidak membawa surat izin dari atasannya. Perdebatan pun sempat terjadi antara petugas Satpol PP dengan pegawai tersebut.

“Saya memang enggak bawa surat izin, saya ke sini sudah minta izin dengan atasan kami. Saya enggak tahu kalau harus ada surat izin. Nanti kalau saya ke pasar lagi, saya akan bawa surat izinnya,” kata pegawai yang tertangkap saat razia digelar.

Baca Juga :   Sekda Tanbu Harapkan BPD Optimalkan Peran Pengawasan

Di tempat berbeda, seorang pegawai lain mengaku, kedatangannya ke mini market di luar jam kantor dengan alasan akan ke ATM untuk mengambil uang. “Saya ke mini market mau ngambil uang di ATM sekalian beli susu,” katanya.

Dalam keterangannya, Kepala Bidang (Kabid) Pengembangan Aparatur BKD Yulia Rahmadani menerangkan, kegiatan yang dilakukan instansinya guna memastikan tidak ada pegawai pemkab yang bolos saat jam kerja, apa lagi bertepatan bulan Ramadhan.

“Kita hanya melakukan tugas sebagai penegak Perda. Karena kita tidak ingin ada pegawai yang meninggalkan tempat mereka bekerja tanpa membawa surat izin dari atasannya,” sebutnya.

Baca Juga :   Fitnah kepada ZR Kian Masif, Warga Justru Cuek

Dari kegiatan ini, nama-nama pegawai yang terkena razia tersebut akan diserahkan kepada Inspektorat dan BKD sendiri untuk ditindaklanjuti.

Adapun sanksi bagi pelanggaran ASN bisa dalam bentuk teguran secara lisan atau tertulis, bisa juga pegawai yang bersangkutan diturunkan pangkatnya, dipotong tunjangannya, bahkan yang paling berat bisa diberhentikan sebagai ASN.

Sanksi yang diberikan itu tergantung seberapa besar pelanggaran yang dilakukan para pegawai yang bersangkutan.

Reporter: Slamet Riadi
Editor: Suhaimi Hidayat
Penanggungjawab: M Ridha

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.