Utang Pajak Kendaraan Bermotor di Kalsel Capai Rp 1 Triliun

  • Whatsapp

KabarKalimantan, Banjarmasin – Utang pajak kendaraan bermotor di Kalimantan Selatan mencapai Rp 1 triliun.

Hal itu disampaikan Pj Gubernur Kalsel Safrizal dalam rapat paripurna istimewa DPRD Kalsel dengan agenda mendengarkan pandangan Kepala Daerah atas raperda Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (LPPA) tahun 2020, Kamis (17/6/2021) pagi.

Bacaan Lainnya

Safrizal mengatakan, utang pajak kendaraan bermotor itu merupakan akumulasi yang ditemukan BPK lebih dari lima tahun dan juga pengaruh pandemi covid-19. Pemprov juga minta BPK melakukan audit penyebab tunggakan pajak sekaligus bagaimana skema pengempesan utang tersebut.

Baca Juga :   Perda Pencekik Pegiat Seni Harus Direvisi

“Soal Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih bisa ditingkatkan. Saya minta bantuan BPKP, masih ada potensi peningkatan. Laporan pajak kendaraan bermotor masih tertunda hampir mencapai Rp 1 Triliun,” kata Safrizal.

Ujar Safrizal, pemerintah akan bersikap tegas dan siap mengambil keputusan jika diperlukan. Misalnya, tak akan memberikan layanan pada pemilik kendaraan jika tak menyelesaikan tunggakan pajaknya atau memberi keringanan dengan menghapus denda pajak kendaraan.

“Kebijakan seperti apa yang kami ambil kami minta kepala BPKP untuk mengecek mengaudit dalam dua tiga minggu. Saya minta ada hasil rekomendasinya,” kata Safrizal.

Baca Juga :   Membaca Sejarah Singkat HUT Ke-71 Kalsel dalam Rapat Paripurna DPRD Kalsel

Selain menyinggung pajak kendaran yang tertunda, Safrizal juga mengemukakan pajak air permukaan yang masih bisa ditingkatkan. Saat ini, ungkapnya, pemerintah hanya menerima Rp 4 miliar pajak air permukaan pertahun.

“Mungkin targetnya kecil, makanya realisasinya kecil. Padahal potensinya besar,” ucapnya.

Menurut Safrizal, Pemprov Kalsel bakal berencana meningkatkan upaya pendapatan dari air permukaan. Dengan bercokolnya perusahaan dan hotel yang menjamur, masih berpotensi meningkatkan PAD Kalsel tahun depan.

Selain itu, pihaknya juga meminta supaya pemerintah daerah lewat penegak hukum bisa makin menyadarkan masyarakat untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan.

Baca Juga :   Hasanudin Agani Praperadilankan Kejati Kalteng

Kepala BPKP Kalsel Rudy M Harahap mengatakan, rekomendasi itu sebelumya sudah disampaikan dalam audit dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). BPKP usul supaya pemerintah daerah menerapkan tax clearance atau tak ada tunggakan pajak saat akan membayarkan layanan publik.

“Seperti di DKI Jakarta, mereka menerapkan tax clearance. Setiap yang akan melakukan pembayaran layanan publik akan tertahan jika belum membayar pajak,” kata Rudy.

 

Reporter : M Ali Nafiah Noor

Editor : Suhaimi Hidayat

Penanggung Jawab : M Ridha

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *