Anggarkan Anggaran Tenaga Kontrak, H Abdul Hadi akan Lakukan Evaluasi Melalui Kinerja dan Kompetensi

KabarKalimantan, Paringin – Mulai ramainya issue terkait pemberhentian sejumlah tenaga kerja kontrak yang ada di instansi Pemerintahan Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan, langsung ditanggapi oleh orang nomor satu di pemerintahan berjuluk Bumi Sanggam tersebut.

Pemerintah Kabupaten Balangan, menepis issue pemberhentian tenaga kontrak tersebut, akan tetapi yang akan dilakukan adalah melaksanakan evaluasi terhadap para tenaga kerja kontrak yang lebih berkompeten atau memiliki keterampilan dalam pekerjaan.

Ada dua alasan yang menjadi penyebab akan dilakukannya evaluasi terhadap para tenaga kerja kontrak yang ada di kabupaten berjuluk Bumi Sanggam.

Bupati Balangan, H Abdul HadiĀ  menjelaskan,alasan pertama adalah terkait rencana perampingan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dari 33 SKPD menjadi 22 SKPD demi efisiensi, yang artinya akan ada 11 SKPD dilakukan merger atau penggabungan, sehingga akan terjadi kelebihan pegawai ditambah tenaga kerja kontrak.

Baca Juga :   Bupati Ansharuddin Salurkan BLT DD kepada Warga Terdampak Covid-19

“Dengan adanya perampingan dinas otomatis kita tentu akan melakukan penyesuaian, tanpa adanya wacana evaluasi pun maka akan banyak kelebihan tenaga kontrak di Kabupaten Balangan,” ungkapnya, Selasa (22/06)

Alasan lain adalah anggaran belanja yang cukup besar di gelontorkan oleh Pemkab Balangan untuk tenaga kerja kontrak, yakni mencapai Rp86 Milyar dalam setahun, dimana para tenaga kerja kontrak tersebut di isi pula oleh orang dari luar kabupaten.

Belum lagi berbagai keluhan pegawai hingga masyarakat tentang adanya para tenaga kerja kontrak yang kurang memiliki kompetensi dalam pekerjaan, bahkan lebih sering terlihat di media sosial saat jam kerja dibanding hasil pekerjaannya.

Baca Juga :   Polsek Batumandi Ciduk Pelaku Pencabulan Anak di Bawah Umur

“Dalam setahun, Pemkab Balangan keluarkan anggaran berkisar hampir Rp86 Miliyar untuk belanja tenaga kontrak. Oleh karena itu akan dilakukan evaluasi menyesuaikan terhadap perampingan SKPD,” tuturnya.

Efisiensi atau penghematan anggaran tersebut menurutnya, tentu demi memanfaatkan anggaran agar dapat efektif dalam penggunaan, terutama mempercepat pembangunan yakni menata kota dan membangun desa, menuju Balangan yang lebih maju dan sejahtera, yang mana akan berimbas pada peningkatan ekonomi masyarakat secara lebih luas nantinya.

Dengan maraknya pembangunan pedesaan dan pariwisata serta budaya di desa-desa, itu akan membuka lowongan pekerjaan bahkan tanpa kualifikasi pendidikan, yakni di sektor UMKM dan kerajinan lainnya.

Baca Juga :   Kajari Balangan Behasil Tangkap DPO Kasus Korupsi Dana Desa Lok Batu

Imbas kedepan yang ingin dicapai yakni tingkat kunjungan ke Balangan, tentu hal ini akan menarik minat pula bagi investor untuk membuka usaha di Bumi Sanggam, seperti perhotelan, klinik, dan lain sebagainya, disana nantinya lowongan kerja pun akan terbuka pula.

“Kami mohon banyak pengertian kepada masyarakat terutama para tenaga kontrak, yakinlah jika kalian punya kapasitas dan kapabilitas tentu akan tetap terjaring dan bekerja di instansi pemerintahan, dan secara pribadi kami pun tidak menghendaki adanya evaluasi tersebut, tentu hal ini menimbulkan kegelisahan-kegelisahan serta ketidak nyamanan dikalangan tenaga kerja kontrak,” tutupnya.(Adv)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.