Kalsel Luncurkan Aplikasi E-Perda

KabarKalimantan, Banjarmasin – Dalam menunjang layanan berbasis elektronik di bidang produk hukum daerah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan meluncurkan aplikasi E-Perda, di Gedung Mahligai Pancasila, Selasa (29/6/2021).

E-Perda merupakan layanan berbasis elektronik besutan Kemendagri melalui Dirjen Otonomi Daerah yang dirancang untuk memfasilitasi dan menkoordinasikan rancangan produk hukum daerah dan salah satu keuntungan terobosan tersebut yakni membuat konsultasi lebih efisien tanpa harus tatap muka.

Penjabat Gubernur Kalimantan Selatan Safrizal ZA mengatakan, layanan berbasis teknologi yang disebut E-Perda ini akan mengatasi beberapa hal dalam bidang layanan hukum dan peraturan daerah.

“Jadi, kalau kita melayani, prinsipnya ingin lebih cepat, sooner better. Alpkasi E-Perda juga akan memangkas waktu lebih cepat,” katanya.

Baca Juga :   DPRD Banjarmasin Tetapkan 20 Prolegda di Tahun 2020

Safrizal menyampaikan, dengan tagline Kalsel dalam menerapkan E-Perda, yakni Faster, Easier, Cheaper, Better ini diharapkan mampu mewujudkan sistem pemerintahan yang modern sehingga menghasilkan layanan yang prima.

Sementara itu, Dirjen Otonomi Daerah Akmal Malik mengungkapkan, alasan yang mendasari terbentuknya E-Perda, yakni problem pemerintah adalah obesitas regulasi yang terjadi karena masing-masing pemerintah daerah menyiapkan regulasi serta kementerian dan lembaga non kementerian yang membuat norma standar sendiri, kemudian dieksekusi oleh pemda melalui program ataupun peraturan.

“Itu menyebabkan terjadinya berlomba-lomba bikin aturan, tapi kita sering lupa mengevaluasi apa yang kita buat,” kata Akmal Malik melalui virtual.

Baca Juga :   Noval : Penyampaian Aspirasi Harus Terencana

Ia pun menerangkan dampak-dampak buruk akibat terlalu banyak regulasi yang kurang dibutuhkan akan terjadi kelambanan dalam mengambil keputusan karena berorientasi pada peraturan yang lama.

“Kemudian kurang optimal dalam berinovasi karena selalu berorientasi pada regulasi yang tidak sesuai dengan kondisinya. Meski begitu, dalam konteks ini, Pemda tidak bisa disalahkan,” pungkasnya.

Menurut Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Roy Rizali Anwar, tujuan kegiatan peluncuran E-Perda se-Kalimantan Selatan ini dilaksanakan untuk kemudahan permohonan fasilitasi Ranperda, Ranperkada, dan rancangan peraturan DPRD Kabupaten / Kota se – Kalsel kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat diderah berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015, tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum.

Baca Juga :   Paman Birin Terpesona Keindahan Raja Lima Kalsel

Launching E-Perda ini dilaksanakan di dua tempat, yakni Gedung Mahligai Pancasila dan Hotel Rattan Inn secara virtual dengan peserta bupati dan walikota se-Kalsel dan Ketua DPRD Kalsel.

Reporter: Syahri Ramadhan

Editor: Suhaimi Hidayat

Penanggungjawab: M Ridha

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.