Rahmatullah Optimis Perda Perumda PD PAL Mulus

KabarKalimantan, Banjarmasin – Direktur Utama PD PAL Banjarmasin Rahmatullah optimis proses atau mekanisme perubahan badan hukum PD PAL menjadi Perumda akan berjalan lebih mulus dan clear pada akhir tahun 2021 ini.

Hal tersebut disampaikan mantan Dirum PDAM Bandarmasih tersebut saat dikonfirmasi perihal sudah sejauh mana proses perubahan badan hukum tersebut yang sampai saat ini masih belum dilegalkan oleh DPRD Kota Banjarmasin.

Rahmatullah menjelaskan, Raperda perubahan badan hukum tersebut sudah diparipurnakan di DPRD Kota Banjarmasin sebanyak 2 kali, dan tinggal beberapa kali lagi diparipurnakan hingga akhirnya disahkan.

“Karena sudah diparipurnakan, jadi menurut saya tidak ada alasan bagi dewan untuk tidak mensahkan Raperda tersebut menjadi Perda,” terangnya.

Ditambahkannya lagi, Pansus DPRD Kota Banjarmasin yang menangani Raperda Perubahan Badan Hukum PD PAL menjadi Perumda ini hanya memiliki waktu satu tahun untuk mempelajari dan menganlisa seluruh materinya.

“Apabila dalam satu tahun ini, Pansus yang ditunjuk tidak mampu menyelesaikan Perda tersebut, maka Pansus dianggap tidak mampu bekerja, dan proses selanjutnya akan diambil alih oleh koordinator Pandu langsung,” bebernya.

Untuk lebih meyakinkan lagi, Rahmatullah juga memaparkan, walaupun dalam materi Raperda perubahan badan hukum tersebut ada poin yang menjadi perhatian serius pandu yaitu nilai investasi pengembangan usaha sebesar Rp 500 miliar rupiah. Namun hal tersebut bukanlah sebuah masalah karena poin atau materi anggaran adalah salah satu syarat mutlak PD PAL dalam mengusulkan perubahan badan hukum tersebut.

“Nilai investasi Rp 500 miliar tersebut sudah pasti tidak serta merta digulirkan, melainkan melalui tahapan yang panjang, dan setiap investasi yang masuk akan tetap menjadi aset milik pemerintah daerah bukan PD PAL,” paparnya.

Sementara itu, Pansus Raperda tersebut yang diketuai Sukhrowardi sudah melakukan pertemuan dengan jajaran PD PAL Banjarmasin mengungkapkan, Raperda ini dibahas sesuai amanat Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

“Setelah dua tahun diterbitkannya regulasi itu, harus ada perubahan badan hukum PD PAL menjadi Perumda dengan tujuan memudahkan dalam hal penyertaan modal oleh pemerintah,” ucap Sukhrowardi.

Perubahan Badan Hukum PD PAL menjadi Perumda lanjutnya, diharapkan nantinya bisa memajukan PD PAL lebih baik lagi, mengingat untuk menambah jaringan perpipaan demi mencakup semua kalangan, tidak hanya Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

“Untuk membangun jaringan perlu investasi besar. Dengan Perumda nantinya akan memudahkan dalam hal investasi,” katanya.

Reporter: Budi Setiawan

Pos terkait