KabarKalimantan, Paringin – Puluhan security atau satpam yang masuk dalam honorer atau tenaga kontrak Pemerintah Kabupaten Balangan mendatangi Kantor DPRD Balangan untuk mengadukan nasib dan kejelasannya kepada anggota dewan tentang adanya pemutusan kerja sama kontrak yang dinilai sepihak.
Diketahui, terhitung sejak 1 Juli 2021 lalu, Pemkab Balangan resmi melakukan evaluasi terhadap tenaga honorer atau kontrak di jajaran Pemkab Balangan. Evaluasi yang dilakukan yakni membuat para tenaga kontrak dirumahkan. Sehingga tidak lagi melakukan tugas mereka di tempat kerja.
Aduan para honorer security ini pun langsung didengarkan oleh para wakil rakyat yang dipimpin Ketua DPRD Balangan Ahsani Fauzan didampingi Wakil Ketua Ifdali.
Mewakili pemerintah daerah, hadir pula Plt Sekretaris Daerah Balangan Yuliansyah bersama Kepala Umum dan Bagian Hukum Pemkab Balangan.
Di hadapan Ketua dan anggota DPRD Kabupaten Balangan serta Plt Sekda Kabupaten Balangan, perwakilan honorer security Haderi menyampaikan aspirasinya.
Haderi menerangkan, ada 56 orang security yang mengalami dampak dari surat edaran program dirumahkan itu yang tentu membuat pihaknya khawatir karna tidak ada kejelasan hak mereka, dan kewajiban nanti sedangkan tenaga security ini dalam surat perjanjian kontrak tersebut masa kerjanya berakhir pada 30 Desember 2021.
“Kami minta kejelasan terkait dirumahkan ini, terutama bagaimana pembayaran gaji kami, sesusai kontrak kami, jelas berakhir kontrak sampai tanggal 30 Desember,” ucap Haderi.
Dari aduan ini, Ketua DPRD Balangan Ahsani Fauzan meminta Plt Sekda Balangan untuk menjelaskan dasar mengeluarkan surat merumahkan para honorer atau tenaga kontrak yang terkesan mendadak .
Pada kesempatan tersebut, Plt Sekda Kabupaten Balangan Yuliansyah memegaskan, putusan merumahkan tenaga kontrak ini atas dasar minimnya anggaran serta keinginan untuk mengevaluasi kinerja tenaga kontak agar kompeten.
“Dirumahkannya para tenaga kontrak ini, pertimbangan pertama kita karena minimnya kemampuan anggaran dari daerah, kita mengalami defisit anggaran, ini salah satu cara kita membantu mengurangi beban pengeluaran anggaran kita,” ucapnya.
Tetapi, dia meyakinkan tidak memberhentikan tenaga kontrak tersebut melainkan merumahkan. Sifatnya pun sebagai evaluasi.
“Mereka yang kami rumahkan setelah evaluasi dilakukan akan kami panggil lagi. Kami juga akan melakukan revisi atas perjanjian yang ditandatangani, dan kemungkinan besar akan mengubah bentuk perjanjian kontrak yang ada agar sama-sama tidak saling merugikan,” Jelasnya.
Mendengar jawaban tersebut, perwakilan security merasa sedikit terpuaskan. Namun para honorer security ini akan menunggu hasil yang dijanjikan Pemda yang infonya mengadakan rapat. Dan, dalam tempo dekat pemanggilan terhadap para satpam ini pun akan dilakukan.
“Kami tunggu hasilnya, semoga sesuai harapan. Namun apabila hasil tak sesuai harapan tentu kami akan kembali mendatangi Kantor DPRD Kabupaten Balangan untuk melanjutkan aduan dan meminta kejelasan,” tegasnya.
Reporter: FM Hidayatullah
