Tak Setuju Dirolling, Lima Aparatur dan Dua Perangkat Desa Gedambaan Mengundurkan Diri

KabarKalimantan, Kotabaru – Perollingan Aparatur Desa Gedambaan, Kecamatan Pulau Laut Sigam, Kabupaten Kotabaru, mengakibatkan lima orang aparatur desa dan dua perangkat desanya melakukan pengunduran diri untuk tidak lagi bekerja di Kantor Desa Gedambaan.

Rupanya, pengunduran diri yang dilakukan lima petugas aparatur dan dua perangkat Desa Gedambaan tersebut dikarenakan terjadinya rolling di dalam intern desa tanpa dilaksanakan musyawarah terlebih dulu.

Penrolling lan aparatur tersebut dilakukan secara sepihak tanpa ada musyawarah. Namun perolling tersebut telah mendapatkan rekomndasi dari Kecamatan Pulau Laut Sigam yang surat rekomendasinya ditandatangani oleh Plt Camat Pulau Laut Sigam.

Baca Juga :   Kalapas Kotabaru Berikan Penyuluhan Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Kepada Siswa Sekolah Pelayaran SMK Islam Al-Bukhari 

Menanggapi hal tersebut, Plt Camat Pulau Laut Sigam Gusti Wahid mengatakan, perollingan yang dilakukan oleh Kepala Desa Gedambaan tersebut merupakan hak prerogatif kepala desa, dan mengenai aparatur dan perangkat desa yang mengundurkan diri itu adalah hak mereka karena tidak menerima dirolling.

“Setiap pergantian pimpinan, itu pasti akan ada perollingan untuk meningkatkan roda pemerintahan dan itu merupakan wewenang pimpinan,” ucapnya.

Baca Juga :   Disdik Kotabaru Segera Sosialisasikan SKB 3 Menteri

Sementara dengan mundurnya lima aparatur dan dua perangkat Desa Gedambaan itu, pelayanan di kantor desa tidak berpengaruh dan tetap berjalan seperti biasanya.

“Perollingan tersebut sudah sesuai dan juga saya menyarankan segera melaksanakan penjaringan, kalau peraturan DPMPD itu tidak boleh memberhentikan saja, kalau melakukan perollingan pihak DPMPD pun mengatakan boleh saja,” ungkapnya.

Sementara itu, Kades Gedambaan Ikbal diminta konfirmasinya tidak menepis telah melakukan perollingan setelah dilakukan konsultasi. Dengan alasan, perollingan hal prerogratif kades.

Baca Juga :   Pores Kotabaru Cek Kesiapan Satgas Penanggulangan Karhutla

Ikbal tidak membantah, perolingan atas keinginannya langsung dan tidak melakukan komunikasi yang bersangkutan. Ia beralasan karena permintaan masyarakat yang katanya menghendaki perubahan di sistem pemerintahan desa.

“Atas dasar itu kita merolling. Keluhan-keluhan masyarakat masih banyak. Tidak ada aturan yang mengharuskan musyawarah untuk melakukan perollingan. Tapi mutlak hak prerogatif kades,” tegasnya.

Reporter: Ardiansyah

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.