Kabar Gembira, Mulai 9 Agustus-9 Oktober, Pemprov Kalsel Diskon 50 Persen Pajak Kendaraan Bermotor

KabarKalimantan, Banjarmasin – Mulai 9 Agustus hingga 9 Oktober 2021, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memberikan diskon pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar 50 persen di bawah tahun 2021 beserta penghapusan denda pajak.

Kebijakan tersebut disampaikan Penjabat Gubernur Kalimantan Selatan, Safrizal ZA  saat jumpa pers di Kantor Gubernur Kalsel Banjarmasin, Jumat (30/7/2021).

Safrizal mengatakan, Pemprov Kalsel memberikan relaksasi PKB sebesar 50 persen dibawah tahun 2021 beserta penghapus denda pajak dan selain pajak kendaraan bermotor, pihaknya juga mendiskon 50 persen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Sementara untuk pajak tahun berjalan yaitu 2021 tetap bayar 100 persen.

Baca Juga :   PPKM Kembali Diperpanjang, Pemkot Banjarmasin Telah Siapkan Isoter

“Bagi penunggak pajak juga diberikan dispensasi penghapusan denda keterlambatan bayar pajak, dan ini berlaku untuk seluruh jenis kendaraan bermotor yang berpelat Kalsel,” katanya.

Safrizal menuturkan, kebijakan relaksasi tersebut akan membantu masyarakat yang kesulitan membayar tunggakan pajak kendaraan bermotornya selama bertahun-tahun, terlebih lagi saat ini sedang terjadi penurunan ekonomi akibat pandemi Covid 19.

Baca Juga :   Laung dan Jubah Kuning Raja Banjar

“Dalam dua tahun belakangan ini terjadi pelambatan ekonomi yang menyebabkan kemampuan bayar pajak terkendala,” ucap Safrizal.

Safrizal juga menjelaskan, semula tunggakan Pajak Kendaraaan Bermotor mencapai Rp 900 miliar, namun setelah didata ulang menjadi Rp 740 miliar.

Baca Juga :   Paman Birin Pantau dan Kunjungi Daerah HST

“Menunggak karena tidak punya uang untuk bayar, ini faktor yang mendominasi, tunda-tunda sehingga 10 tahun, karena kelamaan sampai lupa bayar,” ucapnya.

Pria kelahiran 21 April 1970 ini menyebutkan, alasan pihaknya memberikan waktu hanya 2 bulan, untuk menutup kekurangan pendapatan daerah sekaligus membiayai penanganan Covid 19 di banua di tahun ini.

“Pajaknya untuk membeli oksigen, obat, insentif nakes, serta belanja pemerintah daerah,” pungkasnya.

Reporter: Syahri Ramadhan

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.