DPRD Banjarmasin Finalisasi Raperda Pengelolaan Keuangan Daerah

KabarKalimantan, Banjarmasin – DPRD Kota Banjarmasin melakukan finalisasi pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pengelolaan keuangan daerah, Senin (2/8/2021)

Ketua Panitia Khusus (Pansus) Raperda Pengelolaan Keuangan Daerah, Rahman Nanang Riduan usai rapat tersebut menyampaikan, pembahasan Raperda inisiasi Pemkot Banjarmasin itu sudah mencapai final.

“Ya, diserahkan ke Ketua Dewan, kemudian ke walikota dan provinsi, kemudian baru diparipurnakan,” ujarnya.

Politikus PKB ini mengatakan, Raperda ini menyesuaikan aturan pusat, yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah dan Permendagri nomor 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah.

“Raperda ini isinya berkaitan dengan pendapatan daerah, belanja daerah, pembiayaan daerah, seperti tata cara pembayaran gaji ASN dan bantuan pusat lainnya. Aturan yang dulu kurang lengkap, makanya ini direvisi,” jelasnya.

Sementara itu, Kabid Anggaran Badan Keuangan Daerah (Bakueda) Banjarmasin Edy Wibowo mengatakan, dengan dikeluarkannya peraturan pemerintah yang baru, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan itu.

“Ini menyesuaikan dengan peraturan pemerintah pusat. Kalau aturan dulu terpisah, sekarang bisa terintegrasi,” jelasnya.

Pos terkait