Aliansyah: Pemkab Banjar Belum Siap Terapkann UU 16 Cipta Kerja

KabarKalimantan, Martapura – Pengusaha real estate dan salah satu ketua LSM di Kabupaten Banjar Aliansyah menilai Pemkab Banjar belum siap menerapkan UU nomor 16 tahun 2021 tentang Cipta Karya.

Implementasi atau pelaksanaan peralihan undang-undang yang ada mengatur tentang perubahan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menjadi Pemanfaatan Bangunan Gedung (PBG) di Kabupaten Banjar, menurut Aliansyah belum sepenuhnya matang. Sebab, dinas terkait belum ada mengajukan Perda peralihan untuk pelaksanaannya.

Tidak adanya dasar hukum berupa Perda PBG pengganti IMB yang nantinya mengatur berapa nilai retribusi yang nantinya harus dibayar oleh para pelaku usaha tersebut, justru akan menghambat kegiatan pembangunan di Kabupaten Banjar nantinya.

“Pemerintah harus ada memberikan diskresi atau pertimbangan lain agar masalah ini tidak berlarut larut,” ungkapnya.

Baca Juga :   BNNP Kalsel Berikan Penyuluhan P4GN kepada Ibu-ibu PKK

Ketua DPRD Kabupaten Banjar Rafiki saat dimintai keterangan perihal regulasi Perda Perubahan IMB menjadi PBG tersebut berpendapat, diskresi merupakan salah satu solusi jangka pendek yang bisa menjadi pilihan.

“Pemkab Banjar saat ini sedang melakukan upaya percepatan dengan melakukan diskresi dengan tujuan agar iklim investasi yang ada di kabupaten Banjar bisa tetap berjalan,” tukasnya.

Rafiki berharap, dinas teknis yang memiliki kewenangan merancang ataupun mengusulkan Perda perubahan dari IMB menjadi PBG tersebut untuk segera menyerahkannya ke DPRD agar bisa segera disahkan.

“Perda peralihan tersebut sampai sekarang belum diserahkan, bagaimana kami mau mensahkannya,” ucapnya.

Rafiki juga mengungkapkan, pihaknya siap mensahkan Perda peralihan tersebut dalam satu bulan, asalkan mereka mau serius dan komitmen dalam upaya menyelesaikan permasalahan ini.

Baca Juga :   Paman Birin Tinjau TPS di Kabupaten Banjar

Sementara, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Banjar Ida Presy didampingi Kasi Perizinan Tertentu Uray Tony menjelaskan, selain diskresi Pemkab Banjar masih bisa mencari solusi lain terkait permasalahan tersebut.

Ida menjelaskan, diskresi adalah keputusan atau tindakan yang ditetapkan atau dilakukan pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi, dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, atau adanya stagnasi pemerintahan (UU Nomor 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan).

Namun begitu, lanjut Ida, diskresi ini tetap perlu dibatasi dan harus dilakukan secara bertanggung jawab. “Apabila diskresi dilakukan secara tidak bertanggungjawab atau kebablasan, maka akan berakibat pada menurunnya kualitas pelayanan publik itu sendiri nantinya,” terangnya.

Baca Juga :   Perbaikan Tiga Jalan Desa di Aluh-Aluh Diusulkan ke PUPR Banjar

Lebih jauh, Ida mengungkapkan, solusi lain terkait permasalahan ini yaitu, pemerintah daerah masih bisa menggunakan Perda IMB namun nilai retribusinya di nolkan, atau dibuatkan draf Perbub Retribusi yang baru dan diinput dalam SIMBG melalui sistem piutang dan dikuatkan lagi dengan MoU yang mana dalam kesepakatannya akan dibayarkan setelah Perda disahkan.

“Kita inginkan solusi yang terbaik dalam masalah ini, dan jangan sampai ada pihak yang dirugikan, baik itu pemerintah maupun investor,” tandasnya.

Reporter: Budi Setiawan

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.