Kesiapan Belajar Tatap Muka, dari Sekadar Kangen hingga Praktik Baik

UNTUK kesekian kalinya, pemerintah mengeluarkan kebijakan di sektor pendidikan berupa pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas di masa pandemi, yang diatur melalui SKB 4 Menteri; Mendikbud, Menteri Agama, Menkes dan Mendagri. Diturunkannya level pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) suatu daerah, dari level 4 ke level 3 bahkan 2, memberi ruang beberapa daerah bersiap-siap melaksanakan PTM terbatas ini. Seperti beberapa daerah lainnya, sebuah keputusan yang paling ditunggu oleh sebagian besar masyarakat. Memang adalah suatu pilihan yang sulit ketika PTM dilakukan di tengah berbagai pertimbangan kesehatan dan keselamatan anak.

Sebaliknya, tidak sedikit masyarakat yang sudah jenuh dengan pembelajaran daring. Siswa mengeluh tidak maksimal dalam belajar, metode kurang bervariasi, dan banyak materi yang sulit dipahami.  Sementara itu, orang tua juga mengeluh tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk mendampingi semua materi belajar dari rumah (BDR). Tidak ada pilihan. Ketika masyarakat dihadapkan pada terjadinya perubahan cara belajar, mau tidak mau semua harus melakukan perubahan besar memindahkan belajar di depan kelas menjadi belajar daring. Semua serba dituntut: bagaimana kesiapan pemerintah pusat, pemerintah daerah, sekolah, praktisi, dan stakeholder berpikir agar belajar tetap berjalan maksimal dengan PJJ.

Baca Juga :   Hidup Berprestasi untuk Menyongsong Masa Depan

Intinya, banyak dari kita yang tidak siap menerima perubahan cara belajar ini, meski karena kondisi. Namun bagaimanapun, keinginan dan niat kita sangat besar dalam melakukan perubahan tersebut. Diskusi Forum Komunikasi Pendidikan dan Kebudayaan Puslitjak Kemdikbud dengan Disdik dan beberapa kepsek secara offline terbatas dan virtual, tentang Kesiapan PTM, membahas beberapa poin. Di antaranya tentang efek BDR yang berkepanjangan. Selain menimbulkan kejenuhan, juga sulit membina karakter siswa. Siswa cenderung lebih banyak bermain dan abai, sedangkan orang tua dan sekolah tidak dapat memantau. Kegiatan belajar dilakukan secara daring, sehingga pendidikan karakter selama masa pandemi rasanya terabaikan. Hal ini banyak orang tua tidak mampu membagi waktu untuk mendampingi anak belajar. Anak tidak terpantau ketika melakukan kegiatan baik di dalam maupun di luar rumah.

“Siswa sudah mulai jenuh, bahkan para orang tua bertanya-tanya, kapan belajar tatap muka?  Dan, ketika sekolah melakukan BDR, banyak anak-anak yang tidak mengikuti atau malah main. Sekolah tidak bisa memantau – kedua orang tuanya bekerja. ‘Malah’ bebas.”
Faktor ekonomi juga dinilai menjadi kendala dengan terbatasnya kepemilikan alat komunikasi/HP, kuota internet, dan lain-lain. Bahkan, HP pun digunakan bersama oleh siswa dan orang tuanya untuk bekerja. Meski pemerintah mulai membuka PTM terbatas di beberapa daerah, belum tentu serta merta disikapi positif oleh orang tua. Keselamatan dan kesehatan masih menjadi kunci mengapa banyak orang tua siswa yang masih cemas untuk PTM dalam kondisi pandemi. Kebijakan ditinjau kembali dengan melihat kondisi pandemi. Melihat beberapa kasus tentang BDR yang menjenuhkan, sekolah lebih mengutamakan keselamatan,  keamanan, serta kenyamanan seluruh warga sekolah.                                                           Untuk jenjang SMP dan SMA/sederajat, pastinya siswa sudah dianggap mengerti, paham belajar dengan prokes. Hanya saja, rentang waktu kepulangan dari sekolah ke rumah yang harus dikontrol oleh sekolah dan orang tua. Kontrol ini akan lebih sulit dilakukan kepada siswa SD/sederajat, sehingga perlu kerja ekstra dari sekolah, guru, orang tua, dan lingkungan. Rumitnya lebih dirasakan oleh sekolah kejuruan yang siswanya harus praktik industri.  Kita tidak pernah tahu kapan pandemi akan berakhir. Di sisi lain PTM, cepat atau lambat, perlu segera diberlakukan. Terkait PTM, pastinya sekolah gencar menyiapkan segalanya, terlebih setelah pemerintah membolehkan penggunaan dana BOS sebagai alokasi penanganan dan pencegahan pandemi di sekolah. Bupati/Walikota dan Gubernur, satgas, sekolah, dan masyarakat  juga harus menyadari risiko dan merencanakan antisipasi bagaimana seandainya terjadi lonjakan kasus setelah PTM diberlakukan. Sarana kesehatan, baik rumah sakit dan puskemas, perlu dipersiapkan. Namun tak lupa, pendekatan preventif lebih utama daripada kuratif.

Baca Juga :   Ini Gamelan Digital ala Yoyon Kusnendar 

Vaksinasi memang berperan penting dalam pengendalian pandemi. Namun, kedisiplinan masyarakat menjaga prokes tidak kalah penting guna menekan laju covid-19. Begitupun di lingkungan sekolah. Beberapa hal yang menjadi persiapan wajib sebelum PTM, yaitu: menjaga jarak tempat duduk, durasi waktu belajar yang terbatas, guru yang telah divaksin, ketersediaan sarana sanitasi, kebersihan dan kelayakan toilet, tempat cuci tangan lengkap dengan sabun di air mengalir, hand sanitizer dan  semprotan rutin disinfektan, bakses fasilitas pelayanan kesehatan, kesiapan menerapkan wajib masker, thermogun yang berfungsi baik, informasi riwayat kesehatan, perjalanan dari daerah dengan tingkat risiko Covid-19, atau riwayat kontak dengan orang yang terpapar Covid-19 dari siswa dan guru, persetujuan dari komite sekolah atau perwakilan orang tua atau wali, dan peringatan berkala tentang pentingnya 5 M (memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, membatasi mobilisasi dan interaksi).

Baca Juga :   Guru Profesional di Era Digital

Oleh: Misro Madaniyah S.Pd. SD
Guru Kelas di SD Negeri 3 Batuah

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.