Wabup Balangan Sosialisasikan Dua Perbup yang Mengatur Kegiatan SKPD dan Perjalanan Dinas

  • Whatsapp

KabarKalimantan, Paringin – Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Balangan menggelar sosialisasi dan diseminasi produk hukum tentang Peraturan Bupati Nomor 35 tahun 2021 tentang pedoman pembentukan tim pelaksana kegiatan pada SKPD dan Peraturan Bupati Nomor 98 tahun 2021 tentang perubahan perjalanan dinas, di Aula Benteng Tundakan, Selasa (23/11).

Acara yang dihadiri dan dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Balangan H Supiani tersebut, di ikuti oleh seluruh SKPD dan kecamatan di Kabupaten Balangan.

Bacaan Lainnya

Wakil Bupati Balangan H Supiani mengatakan, terbitnya peraturan baru yang mengatur perihal yang sudah diatur sebelumnya, itu berarti ada kekurangan dalam peraturan yang lama, atau telah terjadi perkembangan situasi yang mengandung perubahan yang cukup signifikan. Sehingga peraturan lama tidak lagi relevan atau memadai untuk mengatur perihal yang sama.

Baca Juga :   RSUD Balangan Tambah Fasilitas untuk Pelayanan Cuci Darah

“Kita harus menyesuaikan dengan terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) nomor 33 tahun 2020 tentang standar harga satuan regional, yang didalamnya mengatur satuan biaya honorarium, perjalanan dinas dalam negeri, paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor, dan juga satuan biaya pengadaan kendaraan dinas,” jelas H Supiani.

Ia juga menyampaikan, mungkin nanti bukan hanya biaya perjalanan dinas saja yang harus pihaknya sesuaikan, tetapi juga kegiatan-kegiatan lain yang satuan biayanya tercakup dalam Perpres tersebut.

Baca Juga :   Waduh, Kejati Kalsel Agendakan Pemeriksaan Bupati Balangan

“Terkait perjalanan dinas, kita harus selalu ingat, bahwa perjalanan dinas pegawai negeri atau pejabat negara sejak dulu selalu menjadi sorotan publik. Sorotan itu selalu dikaitkan dengan besarnya biaya yang dipakai, serta manfaat perjalanan dinas tersebut bagi daerah atau masyarakat,” terangnya.

Ia berharap, perjalanan dinas telah menjadi salah satu jendela utama bagi publik untuk melihat dan menilai integritas pejabat dan aparatur negara.

“Kami tegaskan, peraturan baru tentang perjalanan dinas bukan hanya untuk dilaksanakan sesuai prosedur, namun harus diiringi dengan integritas dan rasa tanggung jawab yang tinggi. Sebagai aparatur negara, kita harus merasa malu dan risih bila melakukan perjalanan dengan biaya dari negara namun tidak memberi kontribusi yang optimal dari perjalanan tersebut bagi masyarakat. Menggunakan uang negara tanpa memberi manfaat bagi masyarakat umum, itu sama halnya dengan korupsi. Jangankan melakukan penyimpangan dengan perjalanan dinas. Sekadar menampakkan hedonisme ketika sedang dalam perjalanan dinas pun tidak pantas,” cetusnya.

Baca Juga :   Pemkab Balangan Jamin Kebutuhan Siti Fatimah dan Maswi

Ia menambahkan, budaya malu itu yang harus dibangun untuk menjaga negara ini tetap tegak, serta membangun daerah menuju kemajuan yang dicita-citakan. Sebagaimana kata-kata kaum bijak yang telah banyak terbukti, bahwa runtuhnya suatu peradaban biasanya diawali dengan hilangnya rasa malu.

“Saya tekankan kepada para peserta, agar dapat mengikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh, dan kemudian menerapkannya sesuai keperluan tugas dengan penuh tanggung jawab dan integritas yang tinggi,” pungkasnya.

Hadrianor

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *