Kejari Siap Bantu BPN Kotabaru Selesaikan Sengketa Tanah

  • Whatsapp

KabarKalimantan, Kotabaru – Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kotabaru menggelar sosialisasi upaya pencegahan kasus pertanahan di Kabupaten Kotabaru.

Sosialisasi yang digelar di Hotel Grand Surya tersebut dibuka langsung Kepala BPN Kotabaru Jani Levinus Loupatty. Sementara yang menjadi narasumber ialah Kepala Kejaksaan Negeri Kotabaru Andi Irfan Safruddin bersama Kapolres Kotabaru yang diwakili KBO Reskrim Polres Kotabaru IPDA Kitty Tokan dan dihadiri para kepala desa, lurah dan SKPD Kotabaru, Rabu (24/11/2021).

Bacaan Lainnya
Baca Juga :   Perbakin Pangeran Kacil Gelar Kejuaraan Menembak Sasaran Target Siluet

Kepala Kejaksaan Negeri Kotabaru Andi Irfan Safruddin mengatakan, kasus-kasus sengketa tanah yang umum terjadi di masyarakat seperti sertifikasi ganda, sengketa batas dan sengketa waris.

Untuk meminimalisir dan menyikapi terjadinya persoalan-persoalan konflik tersebut, pemerintah melalui BPN terus berupaya mensosialisasikan dan memberikan pemahaman kepada masyarakat dan juga kepada aparatur dalam upaya penyelesaian konflik pertanahan, yakni mulai dari pengkajian sampai prosedur penyelesaian berdasarkan sistem hukum yang berlaku.

“Kejaksaan Negeri Kotabaru juga akan membuat Satgas Mafia Tanah dan akan selalu berkoordinasi dengan BPN Kotabaru. Apalagi pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang tentang penyelesaian kasus pertanahan dalam rangka mewujudkan transparasi pemerintahan yang bersih dan berwibawa,” jelasnya.

Baca Juga :   Polresta Banjarmasin Pastikan Kawal Ketat Peribadatan Natal

Sementara itu, Kepala BPN Kotabaru Jani Levinus Loupatty mengatakan, sosialisasi ini merupakan upaya pencegahan kasus pertanahan. Ia berharap, permasalahan-permasalahan pertanahan terlebih yang ada indikasi mafia tanah dapat diminimalisir.

“Oleh karena itu, kami meminta kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kotabaru dan Polres Kotabaru untuk menyampaikan hal-hal yang sangat penting bagi para peserta yang hadir dalam kegiatan sosialisasi ini,” ungkapnya.

Baca Juga :   Operasi Zebra Intan 2021 Polres Balangan Lebih Mengarah pada Kegiatan Preemtif dan Preventif

Sedangkan IPDA Kitty Tokan yang juga sebagai narasumber mengatakan, sejauh ini terkait dengan permasalahan tanah itu, ada beberapa dumas yang masuk ke Polres terkait sengketa tanah antara perusahaan dengan masyarakat ataupun masyarakat dengan masyarakat.

“Tapi kami mengembalikan kepada aspek perdata dulu, melalui mediasi. Jadi, Bhabinkamtibmas yang dulu menyelesaikan, kalau dalam penyelesaiannya tidak sependapat antar orang dari orang atau antar masyarakat dengan perusahaan, maka akan diarahkan ke jalur resmi. Di jalur resmi pun, kami akan melakukan mediasi lagi. Untuk pidana itu merupakan sanksi akhir,” jelasnya.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *