Mediasi Lahan Rusunawa 4 Buntu, Warga Tuntut Kompensasi Politik

  • Whatsapp

KabarKalimantan, Banjarmasin – Upaya Pemerintah Kota Banjarmasin untuk membersihkan lahan hibah dari Balai Karantina wilayah Kalsel menemui jalan buntu dan proyek Rusunawa 4 di Kota Banjarmasin di wilayah Kecamatan Banjarmasin Barat tersebut terancam gagal.

Sebanyak 136 Kepala Keluarga di 3 RT yaitu RT 24, RT 28 dan RT 30 bahkan mengaku akan tetap kekeuh bertahan di lahan berukuran 7.000 meter persegi yang kini sudah disertifikati dan dibalik nama oleh Pemerintah Kota Banjarmasin tersebut.

Bacaan Lainnya

Ketua RW 02 Rahman saat ditemui dikediamannya Selasa (30/11/2021) mengungkapkan, dirinya bersama 136 KK tersebut sudah tinggal di lahan tersebut selama kurang lebih 20 tahun, dan sebagai buktinya mereka juga telah membayar Air PDAM, PLN, Dokumen Akta Kelahiran hingga pajak PBB setiap tahunnya.

Baca Juga :   PKS Banjarmasin Semprot Disinfektan di Tempat Ibadah

Rahman juga mengakui, mereka menyadari tidak bisa menuntut atas hak yang mereka sendiri tidak miliki, namun setidaknya dalam upaya pemerintah Kota Banjarmasin membersihkan lahan mereka tersebut, guna mendukung terwujudnya pembangunan dan penanganan kawasan kumuh harus juga mempertahankan norma-norma keadilan dan kemanusiaan.

“Kami akan tetap bertahan dan membela diri, dan meminta Pemko Banjarmasin bersikap adil dan memanusiakan kami,” tegasnya.

Rahman merasa, Walikota Banjarmasin Ibnu Sina tidak bisa memberikan kebijakan yang adil dan manusiawi pada mereka. Padahal warganya tersebut juga punya andil besar dalam kemenangan Ibnu Sina Sebagai walikota 2 periode ini.

“Kami memilih beliau karena kami punya harapan yang besar terhadap beliau, namun nyatanya apa yang kami dapat, seakan-akan kami dilupakan begitu saja,” terangnya lagi.

Lebih lanjut, Rahman juga menilai bahwa para anggota DPRD Kota Banjarmasin khususnya yang ada pada daerah pemilihan mereka juga tidak berpihak pada konstituennya. Hal tersebut membuktikan bahwa anggota DPRD Dapil Banjarmasin Barat tidak komitmen terhadap mereka, padahal suara mereka jualah yang bisa membuat para wakil rakyat tersebut duduk di kursi empuk DPRD.

Baca Juga :   Bank Kalsel Gelar Seminar Pemenuhan Modal Inti

“Karena nasib kami di DPRD Kota Banjarmasin tidak jelas, maka kami mengadukan nasib kami langsung ke DPRD Kalsel yang mana mereka menjanjikan siap pasang badan dan akan memperjuangkan hak-hak kami melalui pengacara,” imbuhnya lagi.

Rahman menuturkan, akibat tekanan psikologis ini, warganya bahkan ada yang bunuh diri hingga stroke karena takut nasibnya akan berakhir menyedihkan dengan pengusiran. “Berikan dulu kami solusi sebelum pemerintah menggunakan tangan besi,” tandasnya.

Di tempat terpisah, Kepala Dinas Perkim Kota Banjarmasin M Noor Fanani mengatakan, upaya mediasi antara pemko dan warga yang sempat dilakukan beberapa kali pada Oktober-November lalu menemui jalan buntu.

Tuntutan warga terkait ganti rugi lahan, jelas tidak bisa dipenuhi oleh Pemko Banjarmasin dikarenakan lahan hibah dari Balai Pertanian wilayah Kalsel tersebut sudah secara sah menjadi milik Pemko Banjarmasin saat ini.

Baca Juga :   Petani Ikan Jala Apung, Kolam dan Tambak Diminta Siaga Banjir

Sesuai aturan undang-undang maupun Peraturan Mentri Agraria, pemerintah tidak boleh memberikan ganti rugi, tali asih, ataupun ganti rugi lainnya di lahan milik sendiri. Karena hal tersebut bakal jadi temuan penyalahgunaan anggaran negara dan hal tersebut jelas suatu pelanggaran hukum pidana.

“Sampai saat ini kami belum ada menemukan aturan yang memperbolehkan memberikan ganti rugi di lahan sendiri ” tegasnya Fanani.

Fanani melanjutkan, terkait alas hak yang dituntut sebanyak 136 KK di 3 RT tersebut, mereka tidak bisa membuktikan kepemilikan alas hak tanah yang ditempatinya berupa Sertifikat Hak Milik (SHM). “Bila mereka punya bukti alas hak, maka baru Pemko Banjarmasin wajib memberikan ganti rugi sesuai undang-undang yang berlaku,” tukasnya.

Dalam pertemuan terakhir, Walikota Banjarmasin Ibnu Sina memutuskan bahwa program Rusunawa 4 harus tetap berlanjut dengan terlebih dulu berkoordinasi dengan instansi terkait, perihal penyelesaian masalah sengketa lahan hibah tersebut.

Budi Setiawan

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *