Di Balik Jalan Khusus Tambang PT TMA, Ada Aset Daerah yang Dimanfaatkan Tanpa Memberi Kontribusi 

  • Whatsapp

KabarKalimantan, Batulicin – Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan jangka pendek, menengah dan jangka panjang, Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu terus berupaya untuk menggali potensi pendapatan asli daerah (PAD) melalui penegakan produk Peraturan Daerah (Perda) yang sudah diberlakukan.

Contohnya seperti perda Nomor 4 tahun 2006 dan Perda Perubahan Nomor 1 tahun 2016, tentang Izin Pembangunan Jalan Khusus Perusahaan yang tertuang pada bab V pasal 7, berbunyi bahwa setiap perusahaan yang membangun jalan wajib memberikan kontribusi ke pemerintah daerah.

Bacaan Lainnya

Kemudian, beberapa ketentuan tertuang dalam Perda perubahan nomor 4 tahun 2006, pada pasal 1 berbunyi, izin pembangunan jalan khusus perusahaan (lembaran daerah tahun 2006 nomor 4, tambahan lembaran daerah nomor 3 seri E) diubah sebagai berikut;

Baca Juga :   Bupati Noormiliyani Hadiri Festival HAM di Semarang

1. Ketentuan pasal 14 ayat (1) barang siapa yang melanggar pasal 4 dan pasal 5, sehingga merugikan daerah di ancam pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp 50 juta.

2. Ketentuan pasal 6 ayat besar biaya sebesar Rp 500,-/M2.

Dalam hal ini, ada perusahaan, yakni PT Toudano Mandiri Abadi (TMA) yang melanggar peraturan tersebut sehingga pemerintah daerah melakukan pemanggilan.

Asisten Bidang Perekonomian Pembangunan Rahmat Prapto Udoyo mengatakan, PT Toudano Mandiri Abadi (TMA) harus melakukan penyesuaian perijinan terkait pembangunan jalan khusus perusahaan, yang ada di Desa Banjarsari, Kecamatan Angsana.

Baca Juga :   Sudian Noor : Bidan Berperan Bentuk Generasi Berkualitas

Untuk jalan perusahaan PT TMA yang notabenenya khusus angkutan hasil tambang batubara, di situ terdapat jalan milik daerah. Namun hingga saat ini dari pihak perusahaan belum ada berpatisipasi untuk pembangunan daerah.

“Padahal sudah jelas bunyi dari Perda nomor 4 tahun 2006 dan Perda perubahan nomor 1 tahun 2016 itu, bahwa setiap perusahaan wajib berkontribusi ke daerah terkait adanya pemanfaatan aset dan kekayaan daerah oleh pihak perusahaan,” tegas Rahmat.

Pemkab Tanbu meminta kepada PT Toudana Mandiri Abadi (TMA) yang memiliki jalan hauling segera melakukan penyesuaian perizinan, sesuai dengan aturan Peraturan Menteri PUPR Nomor 11 Tahun 2011, tentang Pedoman Penyelenggaraan Jalan Khusus.

Dalam kesempatan itu, Kadishub Tanah Bumbu Ahmad Marlan menegaskan, Pemkab Tanbu sudah berniat baik untuk berkoordinasi dengan pihak perusahaan PT TMA untuk menyelesaikan soal jalan hauling di Desa Banjarsari itu, karena di jalan tersebut ada aset daerah yang selama ini tidak pernah mendapatkan kontribusinya.

Baca Juga :   Bank Kalsel Miliki Dirut Anyar, Batola Harapkan Kerjasama Kian Meningkat

“Kalau memang bersikeras tidak melakukan penyesuaian izin-izinnya, tentunya kita punya dasar Perda dan Permen PUPR itu. Kita bisa saja memberikan larangan untuk tidak melintas di atas aset daerah,” tegasnya.

Terpisah, Manager Perizinan PT TMA Budiman mengatakan, beberapa hari ke depan pihaknya akan memberikan keputusan soal kontribusi jalan hauling yang dipertanyakan Pemkab Tanbu.

Perlu diketahui, jalan hauling PT TMA di Desa Banjarsari itu sudah difungsikan sejak 2014 lalu, dan sebagian masuk aset daerah yang dimanfaatkan tanpa memberi kontribusi ke daerah

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *