DPMPTSP dan Diskominfo Banjarmasin Jadi SKPD Terbaik Binaan Inspektorat

KabarKalimantan, Banjarmasin – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik (Diskominfo) Kota Banjarmasin meraih penghargaan sebagai SKPD terbaik pada wilayah binaan Inspektorat Pembantu Wilayah III, Inspektorat Kota Banjarmasin.

Piagam penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Walikota Banjarmasin Ibnu Sina saat pelaksanaan kegiatan Gelar Pengawasan Kota Banjarmasin Tahun 2021, di Ballroom Golden Tulip, Galaxy Hotel Banjarmasin, Jumat (17/12/2021).

Dalam sambutannya, H Ibnu Sina mengatakan, pengawasan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses manajemen. Pengawasan juga berupaya memberikan solusi di dalam SKPD agar bisa memaksimalkan output kegiatan dan outcome dari kegiatan tersebut.

Baca Juga :   Wagub Kalsel Berduka, Istri Tercinta Tutup Usia

Untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good government) dan pemerintahan yang bersih (clean government) serta intensitas pemberantasan korupsi, lanjutnya, perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah.

Gelar pengawasan tahun 2021 ini, jelasnya, merupakan implementasi dari beberapa UU seperti UU Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi dan Nepotisme. Kemudian, UU Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 61 tahun 2019 tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahun 2020.

Baca Juga :   FKUB Ambil Peran Sukseskan Pesta Demokrasi

“Hal ini sangat perlu dukungan dari seluruh SKPD dalam penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan tersebut. Sebab, hal itu merupakan dasar penentuan kebijakan dan arahan pimpinan, serta indikator untuk dapat meraih laporan keuangan pemerintah daerah dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” ucapnya.

Baca Juga :   Mengayuh Sampan Sampai Karam

Terkait usulan dari Sekda Kota Banjarmasin Ikhsan Budiman yang menginginkan lokasi pelayanan publik milik Pemko Banjarmasin, salah satunya RSUD Sultan Suriansyah, agar dijadikan kawasan Zona Integritas, orang nomor satu di Bumi Kayuh Baimbai juga menyatakan kesepakatannya atas saran tersebut.

“Kami merespon apa yang tadi disampaikan oleh Pak Sekda, untuk RS Sultan Suriansyah. Mudah-mudahan juga kita dorong untuk bisa menjadi zona integritas, Wilayah Bebas Korupsi (WBK) tahun depan,” pungkasnya.

Budi Setiawan

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.