Jalan Hauling Ditutup, Warga Menjerit, DPRD Kalsel Bakal Panggil AGM dan TCT

KabarKalimantan, Banjarmasin – Penutupan jalan hauling kilometer 101 Suato Tatakan Tapin memaksa ratusan sopir angkutan tambang datang ke DPRD Kalsel, Rabu (22/12/2021) siang.
Demonstran meminta pemerintah membijaksanai persoalan yang mengganggu mata pencaharian mereka itu

Demonstrasi di Jalan Lambung Mangkurat Banjarmasin, depan Sekretariat DPRD Kalsel itu tak berlangsung cukup lama. Ketua DPRD Kalsel Supian HK dan sejumlah wakil rakyat lainnya datang menemui, kemudian mengajak perwakilan demonstran masuk ke ruangan untuk audiensi.

Bacaan Lainnya

DPRD Kalsel pun mengundang Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalsel dan Polda Kalsel untuk melayani demonstran.
“Bayangkan saja, bapak dua anak jadi tukang potong rumput dibayar Rp 50 ribu sehari. Bagaimana kami bisa menghidupi keluarga, untuk makan saja kami sudah menderita,” ujar salah satu sopir tambang di Tapin Suriansyah menceritakan penderitaan teman-temannya akibat penutupan jalan.

Baca Juga :   Rosehan NB: Kembalikan ULM Jadi Unlam

Penutupan jalan tersebut adalah dampak dari sengketa dua perusahaan tambang. Permintaan demonstran pun sederhana, pemerintah membantu menyelesaikan konflik dua perusahaan itu.

Perwakilan sopir meminta agar garis polisi dilepas atau diberi izin melintas di satu titik Jalan A Yani itu. Dengan begitu, angkutan tetap bisa bekerja selama adanya garis polisi.

Setelah mendengarkan penjelasan dari demonstran dan polisi yang memasang garis penutup, Supian HK yang memimpin audiensi memutuskan untuk menghadirkan pimpinan kedua perusahaan yang bertikai pada audiensi lanjutan yaitu PT Antang Gunung Meratus (AGM) dan PT Tapin Coal Terminal (TCT) untuk menghasilkan titik temu dan solusi.

“Kita coba mempertemukan kedua belah pihak untuk mencari jalan keluar,” ucap Supian.

Menurutnya imbas dari perselisihan kedua belah pihak tidak hanya merugikan perusahaan, pekerja namun hingga masyarakat juga ikut terkena dampak ekonomi dari blokade jalur hauling batu bara di Jalan A Yani KM 101 tersebut.

Baca Juga :   Kobaran Api di Tunas Baru Hanguskan Lima Rumah Warga

Dalam audiensi lanjutan ujar Supian HK jika tidak ada solusi bagi masyarakat maka ia siap untuk menyuarakan agar kedua perusahaan dapat dibekukan. “Sesuai aturan, jika memang menguntungkan bagi masyarakat silakan perusahaan ini dilanjutkan, jika tidak kita bekukan saja,” ujarnya.

Sementara itu, Sekda Provinsi Kalsel, Roy Rizali Anwar mengharapkan dalam pertemuan kedua perusahaan pekan depan tersebut dapat menghadirkan orang yang bisa mengambil keputusan sehingga didapat solusi.

Sebab, kata Roy, permasalahan ini terjadi berulang-ulang hingga 10 tahun lebih lamanya sehingga diharapkan segera ditemui solusi agar tidak ada masyarakat Kalsel yang dirugikan akibat investasi kedua perusahaan tersebut.

Roy juga menekankan jika masalah ini terus berlanjut dan tidak ada solusi maka bisa saja Pemprov mengambil langkah dengan mengusulkan pembekuan kedua perusahaan apabila mengakibatkan kerugian, ekonomi dan sosial serta ketertiban masyarakat terganggu.

Baca Juga :   Distribusi Air Bersih PDAM Batola Mati Total, Ratusan Warga Kolam Kanan Barambai Resah

“Kita bisa saja mengusulkan pembekuan kedua perusahaan. Kita lihat aturannya nanti intinya kita melaksanakan sesuai aturan yang berlaku,” jelasnya.

Karo Ops Polda Kalsel, Kombes Pol Noor Subchan mengatakan garis polisi di jalur hauling batu bara di Jalan A Yani KM 101 tersebut bisa dibuka setelah kedua belah pihak mencabut laporannya di pihak berwenang.
“Kalau kedua belah pihak berdamai dan mencabut laporannya maka selesai,” ucapnya.

Saat ini pihaknya ujarnya juga tengah mencari solusi jalan alternatif sementara agar dapat dilalui masyarakat. “Kita masih negosiasi mana jalan terbaik yang bisa dilalui masyarakat Tapin-Kandangan,” tambahnya.

“Kami ingin agar nanti di audiensi lanjutan, kedua belah pihak dapat dihadirkan, karena salah satu perusahaan terminal batubara ini tidak pernah hadir pada sidang. Jadi harapan kita pada audiensi nanti benar-benar bisa dihadirkan kedua perusahaan,” urai Supiansyah Darham, Kuasa Hukum Asosiasi Sopir Angkutan Tambang, dalam audiensi.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.