Proyek Renovasi dan Perluasan Gedung Pengadilan Negeri Marabahan Molor

KabarKalimantan, Marabahan – Proyek pekerjaan renovasi dan perluasan Gedung Pengadilan Negeri Marabahan yang seharusnya selesai pada Desember 2021 nyatanya belum rampung sesuai dengan kontrak kerja tersebut.

Proyek dengan biaya dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) TA 2021 senilai Rp 25.163.642.536 dengan No kontrak W15.09/671/PL.01.01/4/2021 tanggal 12 April 2021.

Dengan waktu pekerjaan 263 hari kalender sebagai pemenang lelang yaitu PT Sahabat Karya Sejati dan sebagai Konsultan Pengawas dari PT. Dwi Eltis Konsultan.

Jubir Pengadilan Negeri Marabahan Bayu Dwi Putra ditemui di ruang kerjanya, Kamis (6/1/2022) mengatakan, seharusnya akhir Desember 2021 kemarin, gedung PN itu sudah rampung kalau dilihat dari kontrak kerja.

“Kami pengennya segera dapat menempati gedung baru. Tapi karena ada beberapa hambatan, sehingga pihak kontraktor tidak bisa menyelesaikan sesuai jadwal yang sudah disepakati dalam perjanjian kontrak,” ungkapnya.

 

Sementara itu, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadilan Negeri Marabahan Ary Very Prasetyadi saat ditemui di lokasi proyek pekerjaan renovasi Gedung PN Marabahan itu menerangkan, untuk progres pengerjaannya saat ini sudah mencapai 77 persen. Tapi, lanjutnya, sesuai kontrak sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 dan belum juga selesai sampai sekarang.

Baca Juga :   Noormiliyani Dambakan Penerapan Corporate Farming

“Oleh karena itu, sehingga ada perpanjangan kontrak yang diberikan kepada kontraktor selama 90 hari, sesuai dengan PMK No 194. Tapi kalau memang nanti pihak kontraktor dapat menyelesaikan lebih awal waktu yang diberikan, syukur alhamdulillah. Memang itu yang diharapkan,” ujarnya.

Sedangkan untuk denda terhadap keterlambatan waktu pekerjaan yang diberikan kepada pihak kontraktor, lanjutnya, yaitu 1/mil dari nilai kontrak yang ada. Artinya, pihak kontraktor dikenakan denda penalti satu hari sebesar Rp 25 juta.

Ary juga mewanti-wanti, jika dari batas waktu yang telah diberikan, ternyata pihak kontraktor dalam hal ini PT Sahabat Karya Sejati tidak juga bisa merampungkan pekerjaannya, konsekuensinya maka akan diutus kontrak.

“Pihak kontraktor juga harus menyediakan jaminan di bank. Sehingga kita bisa melakukan penghitungan berapa selisihnya progres pekerjaan yang sudah tercapai dan berapa yang belum. Untuk yang belum, ya tentunya akan kita serahkan ke kas negara beserta dendanya, dan kemungkinan terburuknya kontraktor itu bisa diblack list,” jelasnya.

Baca Juga :   Desa Semangat Dalam Gelar Lomba Mancing Ikan Papuyu dan Haruan

Diterangkannya juga, alasan pemberian adendum itu ada beberapa pertimbangan, yaitu diantaranya situasi PPKM, tenaga kerja, pengadaan materialnya yang cukup susah karena terkendala cuaca, dan keadaan jalan yang tidak memungkinkan untuk bisa cepat sampai ke lokasi pekerjaan.

“Selain itu, juga ada beberapa material yang memang khusus dan tidak bisa didapatkan di Kalimantan. Begitu juga faktor cuaca yang mana di awal tahun 2021 kemarin dilanda banjir. Sehingga ada kerusakan jalan di daerah kita yang membuat perjalanan terganggu,” ucapnya.

Di tempat yang sama, Kuasa Hukum Direktur PT Sahabat Karya Sejati Hariyadi membeberkan, dari awal pekerjaan ini dimulai pihaknya sudah dihadapkan dengan antrian kendaraan, akibat dari kerusakan jalan di daerah Kecamatan Rantau Badauh.

“Karena kami menggunakan mobil besar dan kontainer yang memang harus antri pada saat itu, sehingga memakan waktu yang cukup lama dalam perjalanan menuju lokasi pekerjaan. Selain itu juga terkendalanya material yang memang harus didatangkan dari luar kalimantan, seperti partitision dan pastisi ruangan itu memang bahannya tidak ada di Banjarmasin. Kalau toh ada, ya tetap harus menunggu juga,” timpalnya.

Baca Juga :   Kades Belandean Muara Resmi Ditahan di Rutan Marabahan

Tak hanya itu, masalah tenaga kerja yang memang spesialis tukang, diakuinya, sangat susah didapatkan di daerah Batola. “Ada kami pakai tenaga kerja lokal, tapi kualitasnya tidak memungkinkan untuk melakukan pekerjaan yang kami harapkan. Kami harus melakukan pekerjaan ulang yang mereka kerjakan, sehingga menyita waktu,” bebernya.

Bahkan, menurut Hariyadi, untuk finishing dinding, mereka terpaksa mendatangkan tenaga kerja wanita dari Makassar sebanyak 8 orang yang memang keahliannya di bidang itu.

“Saya tetap optimis di bulan Januari, pengerjaannya bisa selesai dengan 90 hari waktu perpanjangan yang diberikan. Karena progresnya sudah mencapai 80 persen. Tinggal belanja furniture dan lain sebagainya,” pungkasnya.

Mahmud Shalihin

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.