Kejari Batola Tetapkan Kades Kolam Kanan Periode 2008-2014 sebagai Tersangka Kasus Tukar Guling Tanah Desa

KabarKalimantan, Marabahan – Tim Jaksa Penyidik Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri Barito Kuala menetapkan MI, mantan kepala Desa Kolam Kanan, Kecamatan Wanaraya periode 2008-2014 sebagai tersangka tindak pidana korupsi penyalahgunaan pemanfaatan kekayaan desa yakni tukar guling tanah Desa Kolam Kanan dengan KUD Jaya Utama pada 2009 lalu.

Kajari Barito Kuala melalui Kasi Intel M Hamidun Noor menyampaikan, pada 28 Desember 2009, tersangka MI telah melakukan tukar guling tanah Desa Kolam Kanan dengan luas lebih kurang 2 hektare di RT 02, RW 01, Ray 11 Desa Kolam Kanan dengan tanah milik KUD Jaya Utama dengan luas lebih kurang 6 hektar yang berlokasi di Ray 25, Desa Kolam Kanan.

Baca Juga :   Pemerasan, Polisi Tangkap Oknum YLK Kalsel dan Wartawan

“Peralihan hak tanah tersebut mengakibatkan adanya kerugian negara, sehingga hal tersebut bertentangan dengan Permendagri Nomor 4 Tahun 2007 tentang pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa Pasal 15 Ayat 1, 2 dan 3,” ujar Hamidun, Rabu (16/3/2022).

Diterangkannya, Pasal 15 ayat 1 berbunyi, kekayaan desa yang berupa tanah desa tidak diperbolehkan dilakukan pelepasan hak kepemilikan kepada pihak lain, kecuali diperlukan untuk kepentingan umum.

Kemudian, pada ayat 2, pelepasan hak kepemilikan tanah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat ganti rugi sesuai harga yang menguntungkan.

Lalu ayat 3, keputusan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan setelah mendapat persetujuan BPD dan mendapat izin tertulis dari bupati atau walikota dan gubernur.

Baca Juga :   Satresnarkoba Polsek Kelumpang Hulu Bekuk Ahmad Sya'ie yang Diduga Mengedarkan Sabu-sabu

“Oleh karenaya, tersangka dikenakan premier pasal (2) ayat (1) UU RI no 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI No 20 tahun 2001 tentang perubahan dan penambahan UU RI No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi,” jelasnya.

Kemudian, subsider pasal 3 UU RI No.31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI No. 20. Tahun 2001 tentang perubahan dan penambahan perubahan UU RI No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

“Ekspose penetapan tersangka MI tersebut sudah terpenuhi dari segi perbuatan melawan hukumnya dan kerugian negara. Perbuatan melawan hukumnya itu terpenuhi dari tukar guling tanah, karena proses peralihan hak tersebut tidak melalui prosedur yang benar, hanya diketahui sampai dengan tingkat kecamatan dan belum mendapatkan persetujuan dari pemerintah daerah,” katanya.

Baca Juga :   Tiga Pencuri Laptop Mahasiswi Diringkus Tiga Pelaku

Hamidun menjelaskan, peralihan hak tanah tersebut digunakan bukan untuk kepentingan umum atau bukan dilakukan atas nama KUD Jaya Utama. Tapi diberikan atas nama Sabtin Anwar Hadi sebagai pribadi dan tanah yang ditukargulingkan tersebut masih atas nama orang lain, serta masih dalam jaminan kredit plasma. Sehingga pemerintah desa belum dapat menguasai atau memiliki tanah tersebut secara bebas.

Mahmud Shalihin

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.