Miliki Peran Besar, Pemerintah Berkomitmen Turunkan Angka Stunting di Kalsel

KabarKalimantan, Banjarmasin – Miliki peran besar dalam penurunan angka stunting di tanah air. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan prioritaskan aksi nasional pencegahan penurunan angka stunting pada daerah tertinggi kasus stunting di Banua.

Kalimantan Selatan merupakan salah satu dari 12 provinsi prioritas yang memiliki prevalensi stunting tertinggi di tanah air pada tahun 2022. Berdasarkan Data Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) 2021, lima wilayah di Kalimantan Selatan termasuk dalam 76 kabupaten/kota berkategori “merah” diantara 246 kabupaten/kota di 12 provinsi prioritas di tanah air yang memiliki prevalensi stunting tinggi. Status merah disematkan untuk wilayah yang memiliki prevalensi stunting di atas kisaran 30 persen.

Di Kalsel setidaknya ada 4 kabupaten yang memiliki prevalensi di atas 30 persen yaitu kabupaten Banjar, Tapin, Barito Kuala, dan Balangan dengan revalensi di atas 32 persen. Padahal batas ambang atas yang ditetapkan Badan Kesehatan Dunia atau WHO adalah 20 persen.

Enam daerah yang berstatus “kuning” dengan prevalensi 20 hingga 30 persen, adalah Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Selatan, Tabalong, Kota Banjarmasin, Kotabaru dan Hulu Sungai Utara. Bahkan, Hulu Sungai Tengah dengan prevalensi 29,6 persen dan Hulu Sungai Selatan dengan 29,1 persen, nyaris berstatus merah.

Baca Juga :   ​BSF Diharapkan Bisa Angkat Sasirangan ke Pentas Dunia

Sementara kota Banjarbaru dan Tanah Bumbu berpredikat “hijau” dengan angka prevalensi stuntingnya di antara 10 hingga 20 persen. Tanah Bumbu dengan prevalensi 18,7 persen menjadi daerah yang memiliki prevalensi angka stunting terendah di Kalimantan Selatan. Tidak ada satu pun daerah di Kalimantan Selatan yang berstatus “biru” yakni dengan prevalensi di bawah 10 persen.

Melihat kondisi aktual yang terjadi saat ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan diminta berkomitmen, untuk menurunkan prevalensi stunting hingga 25,71 persen pada akhir 2022. Tidak itu saja, Kalimantan Selatan juga ditarget memiliki angka prevalensi stunting 21,51 persen di 2023, dan diharapkan di 2024 menyentuh angka 17,27 persen.

“Komitmen itu sudah kami buktikan dengan membentuk Tim Pendamping Keluarga sebanyak 3072 tim pendamping keluarga. Dimana setiap Kabupaten/kota atau desa akan ditempatkan 3 tim pendamping Keluarga yang akan bertugas sebagai pendampingan keluarga yang melahirkan anak yang beresiko stunting, calon pengantin, ibu hamil, ibu pasca melahirkan, dan balita di bawah 2 tahun,” kata Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Roy Rizali Anwar saat Konferensi Pers Sosialisasi Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting Indonesia (RAN PASTI) di Hotel Berbintang Banjarmasin, Senin (21/3/2022).

Baca Juga :   Pemindahan Ibu Kota, Kalimantan Harus Siapkan SDM Berkualitas

Selain itu, Ia meminta agar pemerintah kabupaten/kota dapat membentuk tim yang sama. Sehingga terjadi percepatan penurunan angka stunting, seperti yang diharapkan.

Kemudian yang sudah dilakukan yaitu rutin memberikan tablet tambah darah dan makanan tambahan kepada remaja putri ibu hamil, dan bailita. Hal ini dilakukan bertujuan untuk menekan kasus anemia, yang menjadi salah satu pemicu tingginya kelahiran yang mengalami stunting.

Tidak hanya sampai disitu yang telah dilakukan Pemprov Kalsel yaitu membangun beberapa infrastruktur air bersen dan sanitasi didaerah guna mengatasi kesehatan lingkungan dimasyarakat. Air bersih dan sanitasi merupakan indikator penanganan percepatan penurunan stunting. “Jadi hal tersebut yang telah kita lakukan di Kalsel dalam percepatan penurunan stunting. Harapannya, pada 2024 tidak ada lagi wilayah yang berstatus merah di Kalimantan Selatan,” ungkapnya.

Baca Juga :   Kalsel Sinergis Mencegah Karhutla

Sementara itu, Kepala BKKBN Kalsel, Ramlan menyampaikan dengan adanya Sosialisasi RAN PASTI bisa memberikan penjelasan secara komprehensif kepada para pemangku kepentingan mengenai mekanisme tata kerja percepatan penurunan stunting di tingkat provinsi, kabupaten/kota dan desa.

“Pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting di seluruh Kalimantan Selatan “harus” segera dituntaskan di Bulan Maret 2022 ini agar dana yang telah dialokasikan bisa terserap maksimal dan tepat sasaran,” ucapnya.

Ia menambahkan, BKKBN telah diberi mandat oleh Presiden Joko Widodo sebagai ketua pelaksana percepatan penurunan stunting sesuai Peraturan Presiden Nomor 72/2021.

“Oleh karena itu, para kepala daerah yang hadir di Sosialisasi RAN PASTI di Kalsel dapat memastikan arahan dari BKKBN untuk percepatan penurunan stunting segera dilaksanakan di daerahnya masing-masing. “Sinergitas antara BKKBN dengan pemerintah daerah menjadi lebih solid dengan acara sosialisasi ini,” pungkasnya.[]

Syahri Ramadhan

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.