Ketua DPRD Kotabaru Sarankan Pemerintah Daerah Segera Bentuk Tim Satgas Pengawasan Harga TBS

KabarKalimantan, Kotabaru – Terkait aksi Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia Kabupaten Kotabaru dan ratusan petani kelapa sawit, Ketua DPRD Kotabaru Syairi Mukhlis menyarankan Pemerintah Daerah Kotabaru agar segera membentuk Tim Satgas Pengawasan Harga Tandan Buah Segar (TBS).

Bukan tanpa alasan, hal itu disarankan Syairi Mukhlis mengingat adanya larangan ekspor CPO, yang berimbas kepada harga TBS khususnya terhadap petani kelapa sawit di Kabupaten Kotabaru.

Baca Juga :   OPIN Kotabaru Peduli Masyarakat Kurang Mampu

“Dengan anjloknya harga TBS, jelas sangat merugikan petani sawit. Dengan mereka mengadu ke pemerintah daerah, tugas pemerintah daerah wajib mendukung petani sawit di daerahnya,” ujar Syairi Mukhlis, Selasa (17/5/2022).

Ia mengatakan, setelah duduk bersama, semua permasalahan sudah disampaikan termasuk beberapa PKS yang telah menurunkan harga TBS atau tidak sesuai dengan ketentuan Dinas Perkebunan Provinsi Kalsel.

Baca Juga :   Bupati Sayed Jafar Tinjau Pemberlakuan Sistem Portal Retribusi di Obyek Wisata Siring Laut

“Ada juga PKS yang tidak mau menerima TBS dari petani sawit swadaya, kami sangat menyayangkan terjadinya hal itu. Jadi dengan adanya penurunan harga, sebenarnya mereka telah melanggar aturan,” jelasnya.

Kepada Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia Kabupaten Kotabaru, Syairi Mukhlis menyarankan untuk lebih mempersolid lagi organisasi di seluruh petani kelapa sawit Kotabaru dan bergerak bersama memperjuangkan hak-hak para petani swadaya.

Baca Juga :   Satpol PP Kotabaru Amankan Pengamen di Saijaan Expo

“Selain itu, saya menyarankan kepada pemerintah daerah segera membentuk Tim Satgas Pengawasan Harga TBS ke PKS-PKS yang ada di wilayah Kabupaten Kotabaru,” pungkasnya.

Ardiansyah

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.