Minim Anggaran, Pemkab Banjar Hanya Kirim 5 ASN untuk Diklat Latsar Golongan III

KabarKalimantan, Martapura – Refocusing atau pemotongan anggaran akibat penanganan pandemi Covid-19 selain berdampak pada pembangunan infrastruktur, ternyata juga berdampak pada kegiatan pengembangan SDM khususnya ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar.

Pasalnya, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Banjar tahun 2022 ini hanya mampu mengikutsertakan 5 orang ASN-nya untuk mengikuti Pelatihan Dasar (Latsar) Golongan III dari 3 instansi yang mengusulkan yaitu Diskominfo, Kesbangpol serta Kecamatan Simpang Empat.

Kepala Bidang Pengembangan dan Kompetensi ASN BKD Kabupaten Banjar Ajeng Restu Pratiwi saat dikonfirmasi Rabu (18/5/2022) mengungkapkan, BKD hanya bisa mengusulkan peserta diklat sebanyak 5 orang saja dikarenakan keterbatasan dan refocusing anggaran APBD SKPD dan pemerintah daerah.

“Dari 5 orang tersebut akan dibagi lagi dalam dua gelombang Pelatihan Dasar (Latsar) Golongan III. Dan untuk tahun 2022 tidak ada jadwal ataupun anggaran untuk Latsar Golongan 2 CPNS,” katanya.

Saat ditanya apa saja syarat syarat ASN yang bisa mengikuti dan bisa direkomendasikan oleh SKPD untuk mengikuti Diklat Latsar Golongan 3 tersebut serta berapa anggaran untuk 5 orang ASN tersebut, Ajeng mengaku dirinya tidak tahu secara detail, namun yang jelas ada sejumlah syarat administrasi yang harus dipenuhi oleh SKPD maupun ASN untuk bisa mengikuti Latsar selama kurang lebih 3 bulan dan dibiayai oleh Pemerintah Kabupaten Banjar tersebut.

“Kebetulan staf saya lagi umroh mas, nanti kalau dia datang saya akan tanyakan Kembali,” tukasnya.

Ajeng hanya bisa memaparkan, adapun syarat yang harus dipenuhi oleh ASN dan SKPD yang mengusulkan diantaranya adalah berdasarkan masa kerja jabatan (TMT), ssselon, pangkat/gol (TMT), pendidikan, masa kerja PNS, serta usia.

Sementara itu, Kepala BPSDM Kalsel Mujiat saat dikonfirmasi membenarkan, perihal adanya jadwal Diklat Latsar Golongan 3 dari Kabupaten Banjar tersebut.

Sebagai pihak yang melaksanakan Latsar, mereka tidak memiliki kewenangan untuk mengatur persyaratan bagi peserta didik Latsar, karena semuanya itu sudah diporsikan kepada pemerintah kabupaten/kota setempat melalui SKPD yang berwenang.

Budi Setiawan

Pos terkait