KPwBI Kalsel Selenggarakan Pre-Event Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia 2022

KabarKalimantan, Banjarmasin – Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan bersama Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan melaksanakan FGD Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah wilayah Kalimantan Selatan dengan Pemko Kota Surakarta dalam Implementasi e-Retribusi Pasar di Hotel Dafam Syariah Banjarbaru (19/5/2022).

Kegiatan FGD tersebut sebagai upaya dalam mendukung elektronifikasi transaksi pemerintah daerah khususnya pendapatan daerah

Pelaksanaan FGD diawali dengan laporan pelaksanaan inisiasi dan implementasi elektronifikasi Pemda oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, Imam Subarkah dan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan yang diwakili oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Syaiful Azhari dengan menghadirkan narasumber, yaitu Kepala Bagian Perekonomian Kota Surakarta, Kepala Dinas Perdagangan Kota Surakarta, serta Kepala Cabang Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Kota Surakarta.

Baca Juga :   Tutup Tahun, DPRD Keluarkan 6 Perda

Kegiatan FGD ini diikuti oleh Badan Keuangan Daerah, Badan Pendapatan Daerah, Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, Dinas Perdagangan, dan Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan yang hadir secara offline, serta anggota Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) masing-masing daerah yang mengikuti secara online.

Program kerja TP2DD di wilayah Kalimantan Selatan yang telah terbentuk baik tingkat provinsi/Kota/Kabupaten difokuskan pada peningkatan efisiensi dan efektivitas layanan publik melalui peningkatan transparansi dan tata kelola keuangan Pemda serta Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Baca Juga :   Prediksi Masa Depan Bumi Ala K' AST U-RI

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Kalsel Imam Subarkah melalui keterangan persnya menyampaikan, berdasarkan hasil asesmen terhadap implementasi dan realisasi dari penggunaan kanal pembayaran non tunai baik pada transaksi penerimaan maupun belanja pemda (indeks ETPD), pada Triwulan IV 2021, terdapat 3 Pemda di wilayah Kalimantan Selatan telah tergolong dalam kategori digital yaitu, Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Kabupaten Kotabaru serta 11 Pemda lainnya tergolong dalam kategori maju.

Baca Juga :   2022 Mendatang, Disdagri Banjarmasin Siapkan Rumah Kemasan

Hal tersebut didorong oleh perluasan pemanfaatan elektronifikasi pada kanal pembayaran pajak dan retribusi daerah.

“Bank Indonesia berkomitmen untuk terus bersinergi bersama dengan Pemerintah Daerah di seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Selatan untuk menyukseskan percepatan dan perluasan implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah salah satunya melalui pemanfaatan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) pada transaksi retribusi daerah sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan publik serta menuju pemerintah daerah yang digital,” tuturnya.

Smara Aqdimul Azmi

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.