Mundurnya Pemenang Lelang Peningkatan Ruas Jalan Lontar-Tanjung Seloka, DPRD Kotabaru Laksanakan Rapat Dengar Pendapat dengan Dinas PUPR Kotabaru

KabarKalimantan, Kotabaru-Terkait mundurnya pemenang lelang peningkatan ruas jalan Lontar- Tanjung Seloka, DPRD Kotabaru melaksanakan hearing dengan Dinas PUPR kabupaten Kotabaru.

Hearing yang digelar diruang rapat DPRD Kotabaru dipimpin langsung Ketua DPRD Kotabaru Syairi Mukhlis, S. Sos didampingi wakil Ketua I DPRD Kotabaru Drs. H. Mukhni, wakil Ketua II DPRD Kotabaru H. Muhammad Arif dihadiri Kepala Dinas PUPR Kotabaru Suprapti Tri Astuti, Kepala Dinas BPKAD Risa Ahyani, Kabag Pengadaan Barang dan Jasa Sony dan seluruh anggota DPRD Kotabaru, Senin (23/05/2022).

Ketua DPRD Kotabaru Syairi Muhklis, S. Sos mengatakan hearing yang kami laksanakan hari, merupakan langkah kami menindak lanjuti surat aduan dari masyarakat Pulau Laut Barat dan Pulau Laut Selatan Kabupaten Kotabaru, terkait mundurnya penyedia jasa selaku pemenang lelang peningkatan ruas jalan Lontar-Tanjung Seloka.

Baca Juga :   Melalui Dana CSR, PT Sebuku Tanjung Coal Group Salurkan Bantuan Perlengkapan Olahraga

Ada kekawatiran masyarakat, proyek tersebut gagal, namun dari kesimpulan hari ini, diadakan lelang ulang dan jadwal dinyatakan terpenuhi, dipastikan kegiatan ini bisa dilaksanakan pada tahun 2022, kegiatan ini yang diminta masyarakat, yang penting pelaksanaan peningkatan ruas jalan tersebut jangan sampai gagal, ungkap Syairi Mukhlis.

“Kami juga di DPRD Kotabaru menegaskan jangan sampai proyek tersebut gagal karena untuk mendapatkannya saja susah, sesuai apa yang di sampaikan oleh Kepala Dinas PUPR apalagi daerah-daerah lain untuk mendapatkan dana DAK ini sangat susah, jangan sampai ketika kita sudah dapat kegiatan ini hangus dan sangat disayangkan, makanya kami di DPRD Kotabaru memanggil dinas dinas terkait dalam rapat kerja untuk meminta penjelasan yang sejelas jelasnya.”

Baca Juga :   Dishub Kotabaru Sosialisasikan Larangan Parkir

Hari ini alhamdulillah kita sudah mendapat penjelasan dari Kepala Dinas PUPR Kotabaru, kegiatan ini dapat dilaksanakan atau tidak. Terkait dengan jadwal pencairan tadi sudah dijelaskan oleh kepala Dinas BPKAD kegiatan ini bisa dilaksanakan, dari tahapan pencairan tahap pertama tadi juga dijelaskan bisa dicairkan pada tanggal 21 Juli 2022, dan untuk batas lelang terakhir pada tanggal 29 Juni 2022 jadi ada waktu hampir satu bulan lagi dan kami tangkap kegiatan ini bisa terealisasi dan itu yang kami minta di DPRD Kotabaru, jelasnya.

Baca Juga :   Bedah Rumah Ditargetkan Capai 80 Persen Sebelum Pembukaan TMMD

Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Kotabaru Suprapti Tri Astuti mengatakan sebelum pencairan itu wajib ada kontrak, tidak bisa kita cairkan pada tanggal 21 Juli kalau tidak ada kontrak, lelang tadi berakhir pada tanggal 29 Juni 2022 maka kontrak harus mengikuti dan harusnya di awal bulan Juli itu sudah ada kontrak.

Profesional itu, memang ASN wajib profesional jadi apa yang disampaikan ketua DPRD Kotabaru dan anggota DPRD Kotabaru itu kami sangatlah menghormati sekali, dan tadi kami sudah berjanji kalau kegiatan itu tidak akan batal atau gagal, sambil menunggu proses lelang itu selesai, jelas Suprapti Tri Astuti.

Ardiansyah

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.