Putusan Sela, Majelis Hakim PN Marabahan Berhak Periksa dan Adili Perkara Perdata Gugatan KUD Makarti Jaya terhadap PT AW

KabarKalimantan, Marabahan – Pengadilan Negeri (PN) Marabahan menggelar sidang lanjutan perkara perdata perkebunan plasma sawit, dari gugatan yang ditujukan kepada PT Anugerah Wattienndo (AW) oleh KUD Makarti Jaya di Kantor PN Marabahan, Selasa (28/6/2022).

Sidang yang berlansung singkat tersebut dihadiri oleh sebagai tergugat PT AW, tergugat 1 Bank BNI, turut tergugat 2 Pemerintah Provinsi Kalsel dan turut tergugat 3 Pemkab Batola  serta KUD Makarti Jaya sebagai penggugat.

Sidang lanjutan ini beragendakan putusan sela oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan yang memberikan jawaban terhadap tanggapan dari tergugat bahwa Majelis Hakim berwenang untuk  memeriksa dan mengadili perkara ini.

Baca Juga :   BNI Kembali Salurkan KUR kepada Petani Porang di Batola

Kuasa Hukum KUD Makarti Jaya Ricky Teguh usai sidang putusan sela mengatakan, majelis hakim telah memberikan putusan sela mengenai kewenangan mengadili dan hal itu sudah dijabarkan.

”Telah ditetapkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini,” katanya.

Berikutnya, sidang akan dilanjutkan sampai dengan pokok perkara. Pada pokok perkara itu nantinya akan disampaikan pembuktian surat, saksi dan segala hal yang berkaitan dengan perkara ini. ”Untuk orientasi pembuktiannya nanti akan kami buktikan semampunya, berkenaan dengan kelalaian, pelanggaran dan persoalan tata kelola,” jelasnya.

Baca Juga :   Noormiliyani Sampaikan Propemperda dan Dua Raperda ke DPRD Batola

Sementara itu, Kuasa Hukum PT AW H Giyanto SH menilai putusan sela dari Majelis Hakim itu adalah hal yang wajar. ”Sehingga dengan begitu kita akan lanjut ke tahap sidang pembuktian, dimana nantinya apa yang telah kami dalilkan akan kami buktikan,” tegasnya.

Baca Juga :   DPRD Jalin Kerjasama Pertimbangan Hukum dengan Kejari Batola

Pada sidang lanjutan sebelumnya, pihak tergugat yang disampaikan Kuasa Hukum H Giyanto mengatakan, PN Marabahan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara perdata yang diajukan penggugat saat ini.

”Hal itu lantaran tergugat (klien kami) berkedudukan di Jakarta Pusat, demikian juga dengan para turut tergugat lainnya kedudukannya di luar Marabahan. Hanya turut tergugat 3 yaitu Pemerintah Kabupaten Barito Kuala saja yang berkedudukan di Marabahan,” ujarnya.

Mahmud Shalihin

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.