Fauzan Ramon: Kasus Klien Saya Itu Dipaksakan

KabarKalimantan, Kotabaru – Sidang kasus dugaan penyelewengan solar bersubsidi yang menjerat mantan anggota DPRD Kalsel Andi Neni kembali disidangkan di Pengadilan Negeri Kotabaru dengan agenda kesaksian saksi ahli dari pihak tersangka, Senin (21/11/22).

Dalam sidang tersebut tim pengacara Andi Neni menghadirkan dua orang saksi ahli yaitu saksi ahli pidana Dr. Ahmad Saufi dosen fakultas hukum universitas lambung Mangkurat Banjarmasin dan ahli hukum Migas Dr. Ahmad Redi dosen fakultas hukum Borobudur.

Dalam sidang lanjutan tersebut saksi ahli hukum pidana Ahmad Saufi, SH, MH mengatakan ketentuan yang diutamakan itu harusnya sangsi administrasi dulu yang diterapkan baru sangsi pidana.

“Sanksi administrasi itu sebenarnya yang utama dalam kasus Andi Neni ini, sedangkan sangsi pidana itu sebenarnya hanya membantu saja, jadi dalam perkara ini tidak benar langsung masuk ke pidana,” katanya.

“Dalam undang-undang cipta kerja maupun di PP sudah jelas diatur bahwa dalam perkara ini adalah sangsi administrasi, sangsi administrasi itu berupa teguran secara lisan, peringatan tertulis, penghentian sementara operasional dan bila tetap melakukan pelanggaran maka ijinnya akan dicabut,” ungkap Ahmad Saufi.

Baca Juga :   Jaksa Kejari Kotabaru Sosialisasikan UU Perlindungan Anak di MA Negeri 1 Kotabaru

Seharusnya kasus ini jangan dipidana dulu, terkecuali sangsi administrasi itu dilanggar baru masuk ke pidana.

Terkait dengan pasal 55 undang-undang migas, terkait dengan penyalahgunaan itu sebenarnya di pasal 55 sudah dijelaskan bahwa yang harus dipidanakan itu terkait pengoplosan, penyimpangan peruntukan dan juga pengangkutan serta penjualan keluar negeri, terkait menaikan harga di atas head itu tidak disebutkan didalam pasal 55 undang-undang migas, berarti penjualan di atas harga head itu tidak memenuhi pasal 55 dan tidak pas juga dipasang pasal 55 dalam kasus Andi Neni ini, jelas Ahmad Saufi.

Sedangkan saksi ahli hukum Migas Dr. Ahmad Redi, S.H.,M.H mengatakan undang-undang migas undang-undang 22 tahun 2021 pasal 55 itukan konteks hukum pidana itukan ke penyalur, karena harga subsidi itu di Perpres 191 tahun 2014 itu penyalur wajib harga subsidi, padahal dalam konteks migas itu ada penyalur, ada agen ada stasiun, harga subsidi itu wajib hanya kepada penyalur, kalau penyalur itu menjual BBM di atas harga subsidi dalam konteks saya harusnya di kenakan sangsi administrasi dulu bukan pidana, apalagi yang stasiun.

Baca Juga :   Kendaraan Bermotor dari Luar yang Beroperasi di Kotabaru Wajib KIR di Kotabaru Juga

Kasus Andi Neni inikan saya lihat beliau bukan penyalur, karena beliau tidak ditetapkan oleh menteri SDM sebagai penyalur, penyalur itu ada 3 perusahaan di kabupaten Kotabaru ini dua yang kerja sama dengan pertamina dan satu AKR.

Secara pidana maupun secara administrasi negara, ibu Andi Neni ini tidak bisa di kenakan pertanggungjawaban sangsi pidana ataupun sangsi administrasi negara.

“Dalam konteks hari ini beliau dipermasalahkan sampai dipersidangkan saya rasa berlebihan, sedangkan dalam konteks hukum minyak gas dan bumi secara hukum administrasi negara serta pidana tidak ada sedangkan dalam konteks ilmu pengetahuan hukum khususnya migas harusnya tidak sampai ke pengadilan, apalagi jelas dalam undang-undang cipta kerja itu investor harus dilindungi bukan harus di pidana,” jelas Ahmad Redi.

Baca Juga :   Kejaksaan Negeri Kotabaru Kembali Lakukan Restorative Justice

Sementara itu, Ketua Tim pengacara Andi Neni Dr. H. Fauzan Ramon, SH, MH mengatakan klain kami Andi Neni didalam persidangan ini memegang azas praduga tidak bersalah, belum ada putusan pengadilan.

“Dari keterangan dua saksi ahli tadi dan juga lima saksi adichat dari pembuat kesepakatan dan nelayan bahwa perkara ini tidak memenuhi di pasal 55 itu tindak pidana dan ini dikatakan oleh saksi ahli hukum pidana dan saksi ahli hukum Migas itu hanya dikenakan hukum administratif, peryataan ini bukan dari kami selaku tim pengacara Andi Neni,” ucapnya.

Dari keterangan para saksi, kami selaku tim pengacara Andi Neni, perkara ini sangat dipaksakan, mudah-mudahan hakim bisa bijaksana atas ces manfaatnya itu dan apa yang kami tangkap dari keterangan kedua saksi ahli tadi, klien kami Andi Neni tidak perlu dipidanakan dan ini kan bisnis lain halnya perkara narkoba, korupsi baru bisa dikenakan sanksi pidana, jelas Fauzan Ramon.

Ardiansyah

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.