Satpol-PP Amankan Persetujuan 3 Raperda dan Penyampaian 2 Raperda Inisiatif DPRD

KabarKalimantan, Marabahan – DPRD Kabupaten Barito Kuala (Batola) menggelar Rapat Paripurna dalam rangka Kesepakatan Persetujuan 3 buah Raperda sekaligus Penyampaian 2 buah raperda baru dari Inisiatif DPRD, Selasa (6/12/2022).

Rapat paripurna ini dihadiri Pj Bupati Batola Mujiyat, para anggota forkopimda/mewakili, para anggota DPRD, para pimpinan SKPD, tokoh agama dan tokoh masyarakat.

Ketiga Raperda yang mendapat persetujuan dalam rapat yang dipimpin Ketua DPRD Saleh dan Wakil Ketua Hj Arpah dan Agung Purnomo ini terdiri dari  Raperda tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pengelolaan Air Limbah Domestik, dan Pengelolaan Keuangan Daerah. Sedangkan 2 raperda inisiatif diajukan DPRD yaitu tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Perubahan Perda Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Kegiatan yang berlangsung di lantai 2 ruang rapat DPRD Batola, Jalan Sudirman Komplek Perkantoran Marabahan, ini mendapat pengawalan dari Satpol-PP Batola.

Dipimpin Kasi Ops Siti Fatimah Wahidah SH, belasan anggota Satpol-PP yang terdiri dari M Noor, Supiansyah, Fitriadi, Gito Purnomo, Salamad, Rahmiyati, Yeni Ariyanti MN, Kiki Agustina, Marissa, Wilda E, dan Nelly F ini bersiaga sebelum acara dimulai pukul 14.00 Wita hingga acara usai pukul 15.45 Wita.

Dalam rapat, Pj Bupati Batola Mujiyat menyampaikan, Perda Pasar Rakyat merupakan upaya dalam meningkatkan pengelolaan pasar agar menjadi lebih baik seiring pesatnya pertumbuhan pasar rakyat atau pasar tradisional yang merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang menuntut pengelolaan yang efektif dan efisien.

Terkait Perda Pengelolaan Air Limbah, menurut pria yang juga menjabat Kepala BPSDMD Kalsel ini dilakukan dalam upaya melindungi lingkungan khususnya dari cemaran limbah domestik manusia yang membawa pengaruh terhadap permasalahan stunting.

Sementara terhadap Raperda Pengelolaan Keuangan Daerah, Mujiyat berharap, dapat menjaga 3 pilar tata pengelolaan keuangan daerah yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipasif seiring terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

“Melalui peraturan daerah ini diharapkan dapat tercipta pengelolaan keuangan yang tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat kepada peraturan perundang-undangan,” ujarnya.

Khusus menyangkut Raperda Inisiatif DPRD tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta Raperda Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok, Mujiyat menilai, memang sangat penting untuk mencegah alih fungsi lahan pertanian demi menjaga ketersedian lahan pertanian.

Mahmud Shalihin

Pos terkait