Bawaslu Ajak Media Pers Ikut Proses Pengawasan Partisipatif pada Pemilu Mendatang

KabarKalimantan, Banjarmasin – Media pers dapat menjadi lembaga yang berperan aktif dalam melakukan suatu proses pengawasan partisipatif pada setiap tahapan pemilu.

Hal tersebut disampaikan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan, Azhar Ridhanie pada Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif dengan Tema “Peran Media dalam Mewujudkan Pemilu yang Demokratis dan Berintegritas” di Hotel G-Sign Banjarmasin, Sabtu (10/12/2022).

Ia mengatakan, Dalam rangka meningkatkan partisipasi serta membangun sinergi dan kolaborasi
dengan stakeholder dalam mengawasi penyelenggaraan Pemilu agar berjalan demokratis, luber dan jurdil, media pers ini sangat penting dalam menyampaikan informasi yang benar, dan menjadi bagian dari lembaga yang dapat memberikan pendidikan-pendidikan politik bagi masyarakat, sehingga ada keseimbangan dan keberimbangan terkait dengan berita-berita atau informasi yang disampaikan secara benar.

“Kolaborasi antara Bawaslu dengan media ini menjadi penting dalam rangka untuk mewujudkan pemilu yang demokratis berintegritas,” katanya.

Ia menyampaikan, kegiatan ini juga menjadi momentum bersama mengevaluasi dan menambah pengetahuan dalam rangka memahami aspek-aspek regulasi terkait dengan tahapan-tahapan pemilu yang sudah berlangsung agar peran aktif media dapat memberikan kontribusi besar pada proses berdemokrasi di tahun 2024.

“Untuk itu, media pers bukanlah subjek yang kami awasi tetapi media juga dapat melakukan proses pengawasan di setiap tahapan pemilu,” ucapnya.

Sementara itu, hadir sebagai narasumber, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kalsel, Zainal Helmie mengatakan, dirinya sempat merasa pesimis akan peran media pers didalam tahapan pemilu karena masuknya era distribusi digitalisasi khususnya media sosial.

“Tetapi, ternyata peran kita masih cukup besar karena masih menjadi arus utama pencarian berita dan itu tidak bisa dipungkiri karena masyarakat juga perlu tahu apakah berita itu benar, berita itu faktual. Jadi kepercayaan itu yang akan tetap dicari masyarakat di media pers,” katanya.

Ke depan ia berharap, Bawaslu, KPU dan PWI dapat duduk bersama jelang pelaksanaan tahapan-tahapan pemilu agar tidak terjadi miskomunikasi seperti pemilu sebelumnya dimana Bawaslu memanggil wartawan.

“Untuk itu saya sarankan kalau memang terjadi, ada pemberitaan yang salah atau belum jelas tentu mereka (Bawaslu) akan datang ke media pers itu bukan kita (wartawan) dipanggil, tapi itu sudah selesai semua,” ucapnya.

Dalam kesempatan tersebut, hadir juga sebagai narasumber Komisioner KPID Kalimantan Selatan, Analisa, SE, M.AK yang menyampaikan tentang “Pengawasan Pemberitaan, Penyiaran dan Iklan Kampanye Pemilu di Lembaga Penyiaran Kalsel serta Peran Lembaga Penyiaran dalam Kegiatan Pemilu dan Demokrasi”.

Hadir mengikuti pertemuan tersebut dari beberapa media pers di Kalsel, mulai dari media cetak, televisi, radio bahkan media online.[]

Syahri Ramadhan

Pos terkait