Jajaran Satpol-PP dan Damkar Lakukan Perjanjian Kinerja

KabarKalimantan, Marabahan – Jajaran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) dan Damkar Kabupaten Barito Kuala (Batola) melakukan Perjanjian Kerja dan Pakta Integritas, Kamis (19/1/2023).

Kegiatan yang berlangsung di halaman Kantor Satpol-PP Batola Jalan Jenderal Sudirman Nomor 74 Marabahan ini diawali apel pagi yang dipimpin langsung Kasatpol-PP dan Damkar Batola, Dahtiar Fajar.

Usai apel dilanjutkan penandatanganan Pakta Integritas dan Perjanjian Kinerja secara simbolis yang dilaksanakan secara berjenjang dengan masing-masing atasan mulai dari sekretaris, para kabid, kepala UPT, para kasi, fungsional hingga para anggota di hadapan Kasatpol-PP Dahtiar Fajar.

Baca Juga :   Wagub Kalsel Bahas Upaya Percepatan Penurunan Stunting di Batola

Dahtiar Fajar mengapresiasi inisiasi dan adanya kesadaran seluruh jajaran dalam rangka melaksanakan Pakta Integritas dan Perjanjian Kinerja sehingga di tengah-tengah kesibukan kegiatan tetap mampu berjalan.

Fajar menguraikan, Perjanjian Kerja dan Pakta Integritas merupakan bagian dari reformasi birokrasi dalam rangka penyempurnaan pengelolaan pemerintahan.

Baca Juga :   Batola Terbaik Kedua Bebas Status Desa Tertinggal

Reformasi birokrasi mulai dilaksanakan, sebut Fajar, sejak pemerintahan SBY tahun 2010. Sedangkan substansi dari reformasi birokrasi sendiri untuk merubah pola pemerintahan ke arah yang lebih baik.

Mantan Kabag Pemerintahan Setdakab Batola ini menyarankan, dalam menerapkan reformasi hendaknya dimulai dari diri sendiri dalam upaya merubah mindset agar substansi dari reformasi itu bisa diterapkan.

Perubahan yang diharapkan mulai dari kesadaran diri sendiri terkait komitmen, integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja.

Baca Juga :   Kades, BPD dan Perangkat Desa Diminta Tingkatkan Sinergitas

“Jadi Perjanjian Kinerja dan Pakta Integritas ini untuk menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan maupun pemberian penghargaan atau sanksi,” paparnya.

Di samping bisa dijadikan dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan kemajuan kinerja penerima amanah sekaligus sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Mahmud Shalihin

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.