Bawaslu dan KPU Gelar RDP dengan DPRD Balangan

KabarKalimantan, Paringin – Berkenan dengan aturan pelaksanaan atribut alat peraga seperti baliho, sepanduk dan lainnya, pada pemilu 2024. DPRD Balangan panggil Bawaslu dan KPU Balangan.

Dalam rapat dengar pendapat tersebut dihadiri Ketua DPRD Balangan, Lintas Komisi DPRD, Ketua Bawaslu Balangan, serta Ketua KPU Balangan, bertempat di ruang rapat DPRD, Kecamatan Paringin Selatan, Selasa (24/1/2023).

Anggota DPRD Balangan Hafiz Ansari mengatakan, RDP tersebut digelar guna meminta penjelasan berkenaan dengan aturan pelaksanaan atribut alat peraga kampanye.

Baca Juga :   Kejari Balangan Musnahkan Barang Bukti Tindak Pidana Tahun 2019

“Hari ini kami menayangkan kapasitas Bawaslu dan KPU tentang penjelasan aturan pelaksanaan atribut alat peraga kampanye,” ujarnya.

Sehingga ia ingin mengetahui dasar dan peraturan yang ada di Bawaslu sebagai pengawas pemilu.

“Kemarin ada beberapa titik sepanduk yang di sarankan di lepas oleh pengurus ditingkat Desa, sehingga kami menanyakan kepada Bawaslu tentang kapasitasnya sebagai pengawas pemilu,” sebutnya.

Baca Juga :   Jelang Penerapan New Normal, DPRD Balangan Minta Warga Tetap Patuhi Protokol Kesehatan

Setalah adanya RDP tersebut terjawab, adanya miss komunikasi, karena memang lanjut Hafiz, Bawaslu tidak berhak mengeksekusi namun melaporkan segala hal tentang pelanggaran Pemilu, karena saat ini belum masuk dalam masa kampanye.

“Sehingga kita ingin mengetahui tentang aturan dan regulasi yang ada terkait hal tersebut,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Balangan Rosmelyanoor menyebut, dalam RDP tersebut pihaknya telah menjelaskan tentang aturan atribut kampanye kepada wakil rakyat.

Baca Juga :   Merasa Dilecehkan, Oknum Kepala SKPD Balangan Dilaporkan Mantan Pegawainya

“Tadi sudah panjang lebar, dan ada dasar hukumnya yang di sampaikan, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bisa dipahami bersama-sama,” harapnya.

Dan pada intinya, tambahnya Bawaslu melaksanakan aturan. Jadi Bawaslu mengawasi dan memastikan semua itu berjalan sesuai aturan perundangan.

“Kedepannya kita bisa sharing berkenaan regulasi dan aturan yang berlaku, sehingga apa yang diperbolehkan dan apa yang tidak kedepannya bisa sama-sama nyaman,” tutupnya.

Hadrianor

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.