KabarKalimantan, Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) berupaya memberikan pemenuhan kebutuhan rumah laik huni bagi ASN dan Non ASN lingkup Pemprov Kalsel melalui Program pembangunan rumah subsidi.
Program tersebut merupakan upaya Pemprov Kalsel untuk mengatasi permasalahan backlog yang masih cukup tinggi di Kalsel.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Roy Rizali Anwar saat membuka kegiatan Sosialisasi pembangunan rumah subsidi bagi ASN dan Non ASN lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) di Gedung Idham Chalid Banjarbaru, Kamis (23/2/2023).
Roy Rizali Anwar mengatakan bahwa pembangunan rumah subsidi bagi ASN dan Non ASN ini adalah bentuk kerjasama Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor dengan BP Tapera untuk menyediakan rumah bagi ASN dan Non ASN yang belum memiliki rumah.
“Ini bentuk kerjasama Gubernur Kalimantan Selatan dengan BP Tapera untuk menyediakan rumah khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah dalam hal ini adalah ASN dan Non ASN lingkup Pemprov Kalsel,” kata Roy.
Roy menuturkan, banyak keuntungan yang bisa diambil dari pelaksanaan kerjasama dengan BP Tapera dan Bank Kalsel. “BP Tapera memberikan DP 0 persen, bunga flat 5 persen dan Tenornya bisa sampai 30 tahun, itu juga keuntungan,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, dengan adanya pembangunan perumahan bagi ASN dan Non ASN ini, Roy mengintruksikan kepada Dinas Perumahan dan Pemukiman Provinsi Kalsel menyeleksi para developer agar memiliki kriteria yang berkualitas, profesional dan bertanggungjawab.
“Developernya jangan asal mengerjakan dan dapat pembeli saja. Pastikan kualitas developer yang membangun benar-benar baik sehingga rumah yang ditempati juga nyaman dan enak,” kata Roy.
Ia berharap, upaya pembangunan perumahan rumah rakyat terus dilakukan masyarakat yang memiliki tempat tinggal yang layak akan memiliki kehidupan yang nyaman dan baik.
“Karena rumah yang layak adalah hak dari warga negara Indonesia,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan Mursyidah Aminy menambahkan melalui sosialisasi ini diharapkan para ASN memahami pemanfaatan tabungan perumahan rakyat untuk memenuhi kebutuhan perumahan bagi ASN dan non ASN khususnya di kalsel.
Berdasarkan data susenas tahun 2020, backlog kepemilikan rumah mencapai 12,75 juta. Sedangkan di Kalsel sendiri backlog kepemilikan rumah mencapai angka 229.503 unit, hal ini disebabkan ketidaksesuaian antara sisi penawaran dan permintaan angka perumahan.
Untuk mengatasi backlog ini, Pemprov kalsel harus memberikan prioritas yang tinggi pada pembangunan perumahan rumah rakyat dengan berbagai konsep, model, dan harga bahwa rumah yang layak adalah hak dari warga negara indonesia.
“Oleh karena itu, upaya pembangunan perumahan rumah rakyat terus dilakukan dengan harapan masyarakat yang memiliki tempat tinggal yang layak akan memiliki kehidupan yang nyaman dan baik,” katanya
Selain itu. lanjut ia mengatakan upaya mengurangi backlog perumahan ini memerlukan peran aktif dari asosiasi pengembang swasta serta perbankan, mengingat dana APBN atau APBD untuk perumahan sangat terbatas, maka sinergi antara pemangku kepentingan diharapkan dapat melahirkan skema pembiayaan perumahan yang efektif untuk mengurangi backlog perumahan di kalsel.
“Sinergi tersebut diharapkan dapat menciptakan solusi yang tepat dan mampu memenuhi kebutuhan perumahan masyarakat di kalsel. Pembangunan perumahan yang efektif dan terukur tidak hanya memberikan manfaat bagi ASN dan non ASN namun juga masyarakat luas di provinsi kalsel,” pungkasnya.
Untuk diketahui adapun lokasi perumahan ASN dan Non ASN rencananya akan dibangun di Kota Banjarbaru atau Kabupaten Banjar yang letaknya maksimal pada radius 10 km dari kawasan perkantoran Pemprov Kalsel.[]
Syahri Ramadhan
