KabarKalimantan, Banjarmasin – Seiring perkembangan era digital yang semakin pesat diikuti dengan ancaman siber yang semakin tinggi, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Kalimantan Selatan membentuk Computer Security Incident Response Team (CSIRT).
Computer Security Incident Response Team atau CSIRT di Kalimantan Selatan dibentuk sejak 2020 lalu, dimulai di 2021 dan di tahun 2023 mulai dikembangkan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Kota.
Disampaikan Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Kalimantan Selatan, M Muslim mengatakan, sangat penting bagi pemerintah daerah memiliki CSIRT, untuk mengamankan sistem, data dan infomasi yang dimiliki agar tidak disalahgunakan dan merugikan pemerintah serta masyarakat.
“Informasi yang ada di pemerintahan menjadi salah satu sasaran serangan siber. Oleh karena itu, Dinas Kominfo provinsi secara bertahap mendorong seluruh kabupaten/kota di Kalsel membentuk CSIRT, salah satunya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik,” katanya.
Muslim menuturkan, yang siap dalam pembentukan CSIRT Kabupaten/Kota dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik di Kalimantan Selatan baru ada dua daerah.
“Banjarbaru dan Hulu Sungai Selatan akan menjadi dua kabupaten/kota pertama di Kalimantan Selatan,” ucapnya.
Sementara itu, Kepala Seksi Layanan Persandian dan Keamanan Informasi, M Noor Ikhwandi, mengatakan sosialisasi dan asesmen untuk pembentukan CSIRT kabupaten/kota telah dimulai sejak 2021. Sejauh ini, kesiapan ditunjukkan oleh dua kabupaten/kota tersebut, dan kemungkinan besar disusul oleh Banjarmasin pada 2024.
“CSIRT ini major projectnya BSSN, yang dimulai sejak tahun 2019. Karena pandemi COVID-19, BSSN baru menyelesaikan target untuk seluruh provinsi di Indonesia pada tahun ini, sehingga pengembangan ke kabupaten/kota baru
dimulai 2024. Karena di 2023 ini dua kabupaten/kota Kalsel sudah siap, kami pun telah berkoordinasi dengan BSSN. Tahun depan, kami menargetkan Banjarmasin,” kata Ikhwan.
Ikhwan menjelaskan, CSIRT merupakan pilar penting keamanan siber, yang menjalankan tiga area layanan, yakni reaktif, proaktif, dan manajemen kualitas layanan. Terbentuknya CSIRT di pemerintah pusat dan daerah memudahkan kolaborasi untuk mengatasi insiden siber yang terjadi di pemerintah.
Senada dengan Muslim, la mengatakan CSIRT ini berperan dalam mendukung pelayanan publik dan menjaga kepercayaan masyarakat, terlebih di pemerintahan berbasis elektronik (e-Government) yang saat ini dijalankan.
“Seperti data dan informasi yang dimiliki dinas terkait perizinan, jika sistem dan datanya tidak dilindungi, tentu akan merugikan pengguna layanan dan berdampak terhadap reputasi pemerintah. Untuk itu, literasi dan peningkatan kompetensi SDM keamanan informasi lingkup Pemprov Kalsel akan terus dilakukan, disertai publikasi konten internet aman bagi masyarakat,” pungkasnya.
Syahri Ramadhan
