Bersama UPTD Samsat Kotabaru, Bapenda Berikan Evaluasi Pajak Daerah

KabarKalimantan, Kotabaru – Usai kegiatan sosialisasi terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah pada tanggal 1 November 2022 di Kantor PT. Arutmin Indonesia Tambang Senakin, maka pada hari ini telah dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaannya.

Hal ini dikemukakan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotabaru Drs. H. Akhmad Rivai, M.Si, Rabu (23/08/23)

Beliau menambahkan, evaluasi yang dilakukan terutama dalam hal pelaksanaan pemenuhan kewajiban perusahaan terhadap pembayaran pajak daerah baik pungutan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kotabaru maupun kewenangan Provinsi Kalimantan Selatan, jangan sampai terjadi keterlambatan dalam hal pembayaran setelah jatuh tempo sehingga mengakibatkan dikenakan sanksi administratif berupa denda.

Diantara pungutan pajak yang disinggung yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Kotabaru antara lain pajak air tanah, pajak penerangan jalan untuk kepentingan sendiri (jasa listrik), pajak restoran (jasa makanan/minuman) berupa catering, PBB-P2 dan pajak mineral bukan logam dan batuan untuk menunjang usaha produksi pertambangan.

Kepala Seksi Pendapatan Lain UPPD Samsat Kotabaru Syakriyah Sada menyinggung pemenuhan kewajiban perusahaan terhadap pajak yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berupa pemanfaatan air permukaan yang dimiliki perusahaan; dan pajak alat berat dan pajak kendaraan bermotor serta bea balik nama kendaraan bermotor.

Selanjutnya perwakilan dari PT. Arutmin Indonesia Tambang Senakin Yudo Prokoso mengatakan akan menindaklanjuti hasil dari evaluasi yang dilaksanakan Bapenda Kotabaru dengan melibatkan perusahaan sub kontraktor perusahaan seperti PT. Ranti Andini (Jasa Catering) dan PT. Ricon Masintan Pratama (Jasa Listrik Mandiri) untuk memenuhi kewajiban terhadap pajak daerah.

Mengakhiri evaluasi Rivai mengharapkan jika pihak perusahaan mengalami kendala dalam pemenuhan kewajiban membayar pajak daerah agar jangan ragu untuk dikonsultasikan dan dikomunikasikan dengan pihak Bapenda maupun UPPD Samsat Kotabaru.

Pos terkait