KabarKalimantan, Banjarmasin – Gubernur Kalimantan Selatan, H Sahbirin Noor ingatkan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam menjaga program prioritas nasional, dengan meningkatkan koordinasi dan sinergitas guna mengawal program-program prioritas nasional agar dapat dilaksanakan dengan optimal di daerah.
Hal tersebut disampaikan Gubernur yang akrab disapa Paman Birin tersebut dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Roy Rizali Anwar, pada Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah (Rakorwasda) yang bertajuk “Peran APIP dalam Mengawal Program Prioritas Nasional”, Selasa (21/11/2023).
Ia menyampaikan, pemerintah pusat telah menetapkan tujuh prioritas nasional dalam pembangunan tahun 2020-2024 dan disisi lain, visi pembangunan daerah untuk 5 tahun mendatang adalah “Kalsel MAJU sebagai gerbang Ibukota Negara”.
“Salah satu inti dari pembangunan daerah adalah pemerataan hasil pembangunan agar dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat. Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, marilah kita tingkatkan koordinasi dan sinergi, khususnya terkait pengawasan pelaksanaan program prioritas daerah,” katanya.
Ia menambahkan, beberapa isu penting terkait pengawasan yang perlu mendapat perhatian antara lain masih ditemukannya temuan yang bersifat berulang dan rutinitas, pengelolaan risiko di SKPD yang belum optimal, implementasi sakip yang kurang optimal, kapasitas APIP yang perlu ditingkatkan, jumlah dan kualitas SDM, auditor dan pengawas, dan koordinasi APIP dan APH yang perlu ditingkatkan.
“Mari kita cari solusi terbaik untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan transparan di daerah,” ucap Paman Birin.
Disamping itu, sebagai salah satu tujuan penyelenggaraan Rakorwasda kali ini adalah untuk melakukan diseminasi dan institusionalisasi penguatan peran APIP dalam menjalankan early warning system atau sistem peringatan dini.
“Diharapkan melalui kegiatan ini dapat meningkatkan wawasan para peserta terhadap peran strategis APIP di era digital saat ini dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Untuk itu, dibutuhkan pengelolaan risiko yang menjadi tanggung jawab manajemen guna memitigasi hal-hal yang dapat menghambat pencapaian tujuan pembangunan nasional,” katanya.
Dalam kegiatan tersebut dihadiri, Kepala Inspektorat Kalsel Akhmad Fydayeen, Kepala BPKP Kalsel, Rudy M Harahap, walikota se Kalsel atau yang mewakili, para kepala inspektorat di 13 kabupaten/kota, dan pejabat SKPD lingkup Pemprov Kalsel.[]
Syahri Ramadhan
