Rakor dan Sinkronisasi dengan Developer, Pemkab Batola: Pengembang Diwajibkan Koordinasi dengan Disperkim

KabarKalimantan, Banjarmasin – Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala menggelar Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Developer Perumahan yang ada di Batola.

Rakor dan sinkronisasi yang dihadiri Sekda Batola Zulkipli Yadi Noor tersebut dilaksanakan di meeting room Swissbell Hotel Banjarmasin, Jumat (8/12/2023).

Sekda Zulkipli sangat mengapresiasi kepada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Batola.

“Kegiatan ini sangat penting untuk mendukung program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) tahun 2024, serta percepatan pendaftaran sertifikat hak pakai atau sertifikat jalan perumahan,” ujarnya.

Dijelaskannya, pada pasal 5 UU NO 1 tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman menyebutkan, bahwa pemerintah wajib memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Jadi, untuk memenuhi kebutuhan tersebut, pemerintah pusat dan pemerintah daerah memberikan kemudahan perolehan dan pembangunan rumah layak huni yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU).

“PSU perumahan, merupakan kelengkapan fisik untuk mendukung terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman serasi, teratur, terencana, terpadu dan berkelanjutan,” katanya.

Terpisah, Plt Kepala Dinas Perkim Batola H Ahdiat Sobari mengatakan, dikumpulkannya para developer dalam rapat koordinasi dan sinkronisasi ini bertujuan agar mereka dapat memahami peran Disperkim, dan peran kementerian PUPR.

Pada kesempatan itu, Disperkirm Batola juga menujukkan sistem aplikasi infomasi manajemen (Sibaru).

“Melalui aplikasi Sibaru, para pengembang itu mengusul PSU agar dapat mengisi apa yang dibutuhkan, seperti pengaspalan jalan dan sebagainya. Tapi kalau pengembang tidak mengisi Sibaru, maka pengembang tidak akan dapat fasilitas tersebut,” jelasnya.

Untuk hal-hal lain, juga perlu dilakukan seperti percepatan penyerahan fasos dan fasum termasuk jalan yang masih sertifikat pengembang untuk segera diserahkan menjadi aset pemerintah daerah.

Untuk syarat teknis pembangunan jalan minimal 3 meter, tapi dengan adanya Perda Perkim no 13 tahun 2015, jalan lingkungan perumahan itu sudah dibatasi minimal 8 meter untuk jalan tersier dan 10 meter untuk jalan sekunder.

“Sehingga tidak adalagi jalan yang sempit. Dan, pengembang juga wajib koordinasi dengan Disperkim,” pungkasnya.

Mahmud Shalihin

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *