Rab. Agu 12th, 2020

73 Praktisi Hukum Kalsel Merapat Ke Partai Golkar

2 min read

Ketua Umum Partai Golkar Kalsel merangkap Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor melantik 37 praktisi hukum yang bergabung ke Golkar Kalsel, Minggu malam (24/12/2017). Redkal.com

KabarKalimantan, Banjarmasin – Sekretariat DPD Golkar Kalsel di Jalan Lambung Mangkurat Banjarmasin kembali bergemuruh setelah 73 praktisi hukum bergabung dalam Lembaga Bantuan Hukum (LBH) di bawah naungan partai beringin tersebut.

Ketua DPD Golkar Kalsel H Sahbirin Noor, resmi melantik 73 praktisi LBH se-Kalsel itu pada Minggu (24/12/2017) malam. Bergabungnya praktisi hukum dalam barisan partai, kata Sahbirin Noor, merupakan angin segar kebangkitan Partai Golkar di Kalsel. Sebab upaya mengawal dan memperjuangkan hak masyarakat di bidang hukum akan lebih nyata.

Paman Birin—sebutan Sahbirin Noor– tegas mengatakan, layanan gratis berupa bantuan hukum akan tersedia bagi masyarakat tidak mampu. “Ini sejalan dengan semboyan kita, Golkar bersih, Golkar bangkit, Golkar ingin banua ini sejahtera,” ucap Paman Birin saat memberikan sambutan yang disambut riuh semangat para pengurus dan kader partai golkar Kalsel.

Baca Juga :   Golkar Sayembarakan Cawagub Mulai 27 Agustus Mendatang

Adapun Ketua LBH Partai Golkar yang baru dilantik, H M Erham Amin SH MH menjelaskan bahwa sebagaimana arahan Paman Birin, prioritas utama LBH adalah masyarakat tidak mampu. Menurutnya bantuan dan pendampingan hukum sangatlah dibutuhkan masyarakat khususnya bagi warga yang menghadapi proses peradilan.

LBH partai Golkar, menurut Erham akan memulai dengan pembenahan sistem. Sosialisasi akan digelar di daerah-daerah dan DPD tingkat 2. “Jadi kita yang turun,” ucapnya.

Sedangkan mengenai program sendiri, Erham mengatakan akan mengawali dengan penyuluhan hukum. Bantuan hukum nantinya akan diberikan oleh LBH Partai Golkar mulai dari konsultasi hukum sampai pada pendampingan di peradilan. “Kita berikan konsultasi hukum dulu. Kalau perlu pendampingan, kita akan dampingi sampai di pengadilan,” ujarnya.

Mengenai kasus hukum yang akan diberikan pelayanan bantuan hukum, LBH partai Golkar tidak membeda-bedakan. Sebab, menurut Erham dalam pasal 27 Undang-undang Dasar mengatakan bahwa semua warga negara memiliki hak yang sama di depan hukum.

Baca Juga :   Gubernur Kalsel Minta Masyarakat Ikut Cegah Korupsi

“Sayang pada pasal 16 tahun 2011 ada sedikit masalah. Perkara narkoba tidak bisa diberi bantuan meskipun itu orang miskin,” katanya kepada wartawan.

ALI NAFIAH NOOR │ RIZAL KHALQI

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Copyright © All rights reserved. | redkal.com by Kabar Kalimantan.