Menu

Mode Gelap

Berita · 9 Apr 2021 15:37 WIB ·

Akibat Perbedaan Sebutan Kepala dengan Ketua Berpotensi Memunculkan Konflik


 Akibat Perbedaan Sebutan Kepala dengan Ketua Berpotensi Memunculkan Konflik Perbesar

 

Oleh: Marsudi AR

Koordinator Divisi SDM Organisasi dan Data Informasi Bawaslu Kabupaten Tanah Laut

(Dalam Rangka Sosialisasi Produk Hukum dari Bawaslu RI)

Pemilihan umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Repblik Indonesia tahun 1945.

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.

Badan pengawas pemilihan umum yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian, Badan pengawas pemilihan umum provinsi yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah Badan yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di wilayah Provinsi setempat. Selanjutnya Badan pengawas pemilihan umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota adalah Badan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di wilayah Kabupaten/Kota setempat.

Penyelenggaraan pengawasan Pemilu dan Pemilihan harus dilakukan oleh semua tingkatan Pengawas Pemilu dan Pengawas Pemilihan secara terkoordinasi dan bertanggung jawab dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pemilu dan Pemilihan. Kata yang perlu digaris bawahi adalah “harus” dalam bahasa arab sama dengan “wajib”. Artinya kalau tidak dilaksanakan maka berdosalah. Berikutnya yang perlu digaris bawahi lagi adalah “bertanggung jawab”.

Artinya dalam melaksanakan tugas atau kerja-kerja pengawasan tahapan Pemilu dan Pemilihan harus bertanggung jawab kepada publik. Dalam melaksanakan tugas tersebut harus berdasarkan peraturan perundang-undangan, tidak boleh melenceng dari reel yang telah digariskan oleh hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Baca Juga :   Kominfo Pusat Janji Bangun Tower di Kapuas

Dalam Perbawaslu Nomor 1 tahun 2020 ini, pasal yang sangat krusial adalah pasal 23 yaitu tentang pembagian Divisi sebagaimana disebutkan ayat (1) huruf a yang berbunyi “Bawaslu Kabupaten/Kota yang memiliki jumlah anggota sebanyak 3 (tiga) orang terdiri atas, (1) Divisi pengawasan, hubungan masyarakat dan hubungan lembaga, (2) Divisi hukum, penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa, dan (3) Divisi sumber daya manusia, organisasi dan data informasi. Selanjuntnya huruf b menyebutkan “Bawaslu Kabupaten/Kota yang memiliki jumlah anggota sebanyak 5 (lima) orang terdiri atas, (1) Divisi pengawasan, (2) Divisi hukum, hubungan masyarakat dan hubungan lembaga, (3) Divisi penanganan pelanggaran, (4) Divisi penyelesaian sengketa, dan (5) Divisi sumber daya manusia, organisasi dan data informasi”.

Adapun yang menjadi cacatan penulis adalah tidak ada penyebutan atau nomenklatur yang berbunyi divisi organisasi sumber daya manusia kalau disingkat OSDM, baik pada huruf a maupun huruf b. Pada faktanya dilapangan sering terjadi penyimpangan penyebutan nomonklatur tersebut oleh seorang insan pengawas Pemilu dan Pemilihan. Kalau seseorang yang bukan komisioner Bawaslu Kabupaten/Kota salah dalam menyebutkan nomenklatur tersebut adalah hal sangat wajar, karena mungkin saja mereka tidak membaca dan tidak memahami secara mendalam mengenai penyebutkan divisi-divisi yang ada di lembaga Bawaslu Kabupaten/Kota ini. Akan tetapi kalau seorang insan pengawas Pemilu salah dalam penyebutkan nomenklatur divisinya, itu kan hal sangat aneh. Bahkan perlu dipertanyakan kualitasnya. Hal inilah yang perlu diluruskan agar tidak tersesat di jalan yang benar.

Kemudian di dalam Perbawaslu Nomor 3 tahun 2020 perbuhan dari Perbawaslu Nomor 1 tahun 2020 pasal 23 ayat (1) huruf a menyebutkan “Bawaslu Kabupaten/Kota yang memiliki jumlah anggota sebanyak 3 (tiga) orang terdiri atas, (1) Divisi pengawasan, hubungan masyarakat dan hubungan antarlembaga, (2) Divisi hukum, penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa, dan (3) Divisi sumber daya manusia dan data informasi. Selanjutnya huruf b menyebutkan “ Bawaslu Kabupaten/Kota yang memiliki jumlah anggota sebanyak 5 (lima) orang terdiri atas, (1) Divisi pengawasan dan hubungan antarlembaga, (2) Divisi hukum, hubungan masyarakat dan data informasi, (3) Divisi penanganan pelanggaran, (4) Divisi penyelesaian sengketa, dan (5) Divisi sumber daya manusia dan organisasi”.

Baca Juga :   Siap Gugat ke MK, Tim AnandaMu Tolak Tandatangan Berita Acara

Mencermati pasal 23 ayat (1) huruf a poin (1, (2) dan (3) tersebut diatas, sangat jelas bahwa nomenklatur untuk penyebutan divisi bagi masing-masing bagi Bawaslu Kabupaten/Kota yang komisionernya berjumlah 3 (tiga) orang. Kalau istilah Yusril Izha Mahendra tidak ada tafsir lain. Karena selama ini yang menjadi persoalan adalah pada unit data informasi. Ada komisioner yang tidak memahmi bahwa unit data informasi itu ada pada divisi yang ia sandang saat ini, dan kecalaknya lagi ia mesih mempertanyakan soal kejelasan unit data informasi tersebut berada di divisi mana katanya?. Persoalan berikutnya adalah unit humas. Ada komisioner yang mengatakan itu berada dibawah tanggung jawabnya divisi SDM Organisasi. Bagi yang tidak memahami akan saling lempar tanggung jawab unit data informasi dan unit humas tersebut diatas.

Di dalam Perbawaslu Nomor 1 dan 3 tahun 2020 tersebut tidak ada satu pasal pun yang menyebutkan tentang tugas, fungsi dan kewajiban serta peran Ketua. Artinya keputusan harus diambil melalui mekanisme rapat pleno. Hal tersebut karena pengambilan keputusan bagi lembaga/badan yaang bersifat kolektif kolegial. Dalam sistem kepemimpinan yang bersifat kolektif kolegial keputusan tertinggi adalah melalui mekanis rapat pleno.

Lalu apa bedanya Kepala dengan Ketua? Kalau kepala dia bisa mengambil keputusan sendiri berdasarkan kewenangan yang ia miliki tanpa harus bermusyawarah dengan sekretarisnya atau pejabat struktural yang ada dibawahnya. Sedangkan Ketua ia tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Keputusan harus diambil melalui mekanis musyawarah atau rapat pleno dan harus melibatkan semua anggota atau komisioner yang lainnya.

Baca Juga :   Pembukaan Lahan Sudah 60%

Makanya kenapa Mahkamah Konstitusi dipimpin oleh seorang Ketua merangkap anggota, Ketua DPR merangka anggota, Ketua KPK merangkap anggota, Ketua Pengadilan merangkap anggota, Ketua Bawaslu merangkap anggota, dan Ketua KPU merangkap anggota. Kenapa tidak dipimpin oleh seorang kepala saja. Karena peraturan perundang-undangan mengemanatkan kepemimpinan lembaga/badan yang bersifat kolektif kolegial atau jabatan yang disebut komisioner itu, pola dan manajamen pengambilan Keputusan harus diambil melalui mekamisme Rapat Pleno. Hal tersebut perlu saya jelaskan dalam tulisan ini agar para Ketua Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota tidak gagal paham dalam memahami nomenklatur sebagai Ketua dan dapat membedakanya dengan kepala. Tapi kalau isi kepala boleh saja berbeda.

Dalam mekanisme rapat pleno fungsi seorang ketua harus mengakomudir setiap pendapat dari anggota atau komisioner yang lain. Karena setiap anggota pasti mempunyai hak yang sama yaitu 1 orang 1 suara, begitu juga dengan ketua dia juga mempunyai hak suara yang sama dengan anggota yaitu 1 suara juga. Jadi suara ketua bukan 2 (dua).

Kalau seorang ketua bertindak sebagai kepala, maka disinilah awal mulanya terjadi konflik internal. Karena anggota yang lain pasti merasa ada hak dan kewenangangannya terganggu, yaitu hak suaranya. Tadi dalam memutuskan segala sesuatu berdasarkan mekanisme rapat pleno. Atau paling tidak anggota yang lain menyatakan pendapatnya bahwa ia tidak mau ikut bertanggu jawab secara hukum atas keputusan yang diambil oleh sang ketua karena keputusan tersebut tidak ambilnya melalui mekanisme rapat pleno, maka hal itu adalah pendapat yang benar. Berarti seorang anggota tersebut ia telah memahami kedudukannya sebagai anggota dan mekanisme dalam pengambilan keputusan yang benar bagi lembaga/badan negara yang kepemimpinannya bersifat kolektif kolegial.(*)

 

Artikel ini telah dibaca 5 kali

badge-check

Reporter

Baca Lainnya

Hadiri Rakornas Investasi 2021, Paman Birin Review Arahan Penting Presiden

24 November 2021 - 21:57 WIB

Sayed Jafar Buka Acara Temu Kerja Peningkatan Capaian Program Bangga Kencana

19 November 2021 - 19:18 WIB

Pemprov Kalsel Tes Urine ASN/Tenaga Kontrak

26 Oktober 2021 - 12:17 WIB

Jaga Kebugaran dan Rekatkan Kekompakan, Paman Birin Gowes Bersama Kepala SKPD

1 Oktober 2021 - 13:37 WIB

43 Guru Penggerak Angkatan 1 Tanah Laut Dikukuhkan

27 September 2021 - 12:05 WIB

Tanah Laut, Pelaihari - Sebanyak 43 orang Guru Penggerak Angkatan 1 Kabupaten Tanah Laut resmi dikukuhkan pada Sabtu (25/9). Acara yang dihadiri oleh Bupati Tanah Laut, Kepala Dinas Pendidikan Kab. Tanah laut dan tim Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Ilmu Pengetahuan Alam (P4TK IPA) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu berpusat di Gedung Balairung Tuntung Pandang kawasan Jl. Pancasila, Pelaihari. Dalam sambutannya Bupati Tanah Laut Drs. H. Sukamta, menghendaki 43 orang guru penggerak ini mampu menjadi katalisator transformasi pendidikan Kab. Tanah Laut. "Semoga Guru Penggerak Tanah Laut mampu menularkan praktik baiknya kepada 5000 lebih tenaga pendidik yang ada di Kab. Tanah Laut, yang akan kita atur regulasinya". Sukamta mengingatkan, salah satu hal penting yang harus selalu kita tanamkan kepada para pelajar dan juga anak-anak muda adalah tentang karakter dan jati diri. Karakter dan jati diri inilah yang akan menjadi sumber ketahanan mental, dan sekaligus juga menjadi energi untuk melakukan perubahan-perubahan menuju ke arah yang lebih baik. ”Apabila para pelajar dan anak-anak muda tidak memiliki karakter dan jati diri yang kuat, maka besar kemungkinan mereka akan terseret oleh arus budaya yang negatif," paparnya. Kemudian Dr. H. Zainal Abidin selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudyaan Kab. Tanah Laut mengharapkan kegiatan pengembangan guru penggerak di Kab. Tanah Laut dapat terus berjalan sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hadjar Dewantara". "Pengukuhan ini bukanlah akhir dari perjuangan, tetapi langkah awal dalam peningkatan kualitas pendidikan di Kab. Tanah Laut yang berpusat pada murid" tutupnya. Dalam acara tersebut juga para Guru Penggerak yang telah menempuh pendidikan selama 9 bulan membacakan komitmennya untuk kemajuan pendidikan di Kab. Tanah Laut yang dipimpin oleh Koordinator Guru Penggerak Kab. Tanah Laut, Rifqan Hidayat dan diserahkan langsung kepada Kepala Dinas Pendidikan Kab. Tanah Laut. Rifqan Hidayat selaku Koordinator Guru Penggerak Angkatan 1 Kab. Tanah Laut menyampaikan beberapa program kegiatan ke depan yang akan dijalankan untuk kemajuan pendidikan di Kab. Tanah Laut. "Tiga program utama komunitas guru penggerak nantinya akan menstimulasi dunia pendidikan di Kabupaten Tanah Laut agar terus bergerak maju. Ketiga program itu adalah Gerak Tala Berbagi, Oceans GP, dan GP Upgrade." Menurutnya, guru yang profesional adalah guru yang mampu beradaptasi dengan kemajuan zaman dan selalu berpusat pada siswa. Sebagai simbolisasi pengukuhan Guru Penggerak Angkatan 1 Kab. Tanah Laut, P4TK IPA menyerahkan plakat tanda kelulusan dan ucapan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Tanah Laut. Kepala Bidang Fasilitasi Peningkatan Kompetensi P4TK IPA, Dr. Hj. Lina Herlina, M.Ed menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada Pemkab dan Disdik Tanah Laut yang sudah bersedia berkolaborasi untuk menyukseskan kegiatan Merdeka Belajar Episode 5 : Program Guru Penggerak. "Terima kasih atas kerjasama yang sudah terjalin selama ini demi meningkatkan pendidikan di Indonesia melalui terobosan yang dicetuskan oleh Mas Menteri". Hj. Lina juga menyampaikan bahwa ada salah seorang perwakilan Guru Penggerak Kab. Tanah Laut yang akan berangkat ke Bandung untuk mengikuti Bimtek Peningkatan Mutu Pendidik.

Jembatan Sei Alalak 1 Dibuka Khusus Angkutan Ringan

26 September 2021 - 20:43 WIB

Trending di Berita